Yamaha

Demo Emak-emak Soal PPDB di DKI Mulai Mendekat Istana Presiden

  Jumat, 03 Juli 2020   Eries Adlin
Aksi para orangtua murid yang menolak penerapan PPDB/Republika

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta 2020 yang memasuki detik-detik akhir masih terus memunculkan keresahan sebagian orangtua murid. Ekspresi keresahan itu diwujudkan dalam aksi demonstrasi.

Setelah beberapa hari lalu melakukan aksi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hari ini, Jumat (3 Juli 2020), para orangtua murid itu melakukan aksi di seputaran Monas yang berdekatan dengan Istana Presiden.

Para orangtua yang didominasi para ibu-ibu tersebut memajang poster yang berisikan menolak penerapan PPDB di DKI yang dianggap merugikan anak-anak mereka.

Keluhan para orangtua terkait PPDB DKI Jakarta 2020 mendapatkan respons dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mendikbud buka suara terkait dengan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta yang sempat memunculkan protes dan demonstrasi yang didominasi ‘emak-emak’ dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (2 Juli 2020).

AYO BACA : Ibu… Ibu…, Menteri Nadiem Lagi Mengkaji Penerapan PPDB di DKI

Nadiem mengaku telah mendengar aspirasi masyarakat yang keberatan atas Surat Keputusan Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB. Dalam aksinya yang digelar di depan kantor Kemendikbud beberapa waktu lalu muncul tuntutan agar Menteri Nadiem ‘mencabut’ SK pejabat di lingkungan Pemprov DKI soal PPDB karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Menurut Nadiem, Inspektorat Jenderal dan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud akan melakukan kajian terhadap SK yang disebut tidak selaras dengan Permendikbud. Setelah hasil kajian disusun, barulah Kemendikbud akan bekerja sama dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Kepala Dinas DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut.

“Jadi terima kasih untuk masukannya. Saya mengerti ini merupakan satu isu yang sangat bisa mengecewakan untuk orangtua murid saat ini yang terjadi di DKI,” tutur Nadiem dalam raker tersebut seperti dilansir media, Kamis (2 Juli 2020).

Namun, Nadiem mengingatkan agar semua pihak bersabar dalam menyikapi polemik penerapan PPDB di DKI Jakarta.

“Saya bersimpati kepada semua orangtua murid yang kesulitan dan kebingunganan karena proses yang terjadi. Mengenai pencabutan , itu adalah ranah daripada Mendagri, tetapi kami akan berdiskusi dengan pihak kementerian tersebut, baik juga kepala dinas untuk menemukan titik solusi.”

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar