Yamaha

Jadi Korban Pemerkosaan dan Ikut Pemulihan Trauma, NF Malah Diperkosa Kepala P2TP2A Lampung Timur

  Senin, 06 Juli 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak/ shutterstock

BANDAR LAMPUNG, AYOJAKARTA.COM - Ironis! Seorang bocah usia 14 tahun inisial NF korban perkosaan yang butuh pemulihan di Rumah Aman justru diperkosa oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Way Jepara, Lampung Timur, Provinsi Lampung. NF merupakan korban perkosaan yang menjalalani pemulihan di Rumah Aman.

Ayah NF, S, mengetahui putrinya kembali menjadi korban perkosaan setelah ia mendapat cerita tersebut dari paman NF. S pun langsung membuat laporan kepada Polda Lampung untuk ditangani. S mengaku putrinya takut melapor dan hanya berani cerita kepada ayahnya karena takut S murka. NF bahkan mendapatkan ancaman dari Kepala UPT tersebut untuk tidak menceritakan kerjaidan yang menimpanya di Rumah Aman.

Ketua Harian Children Crisis Center (CCC) Lampung, Syafrudin di Bandarlampung mengatakan, kejadian pemerkosaan terjadi pada 28 Juni dan baru dilaporkan 2 Juli. Syafrudin mendesak dijatuhkannya hukuman berat bagi petugas P2TP2A Lampung Timur pelaku pelecehan seksual pada anak yang dibawah perlindungannya.

AYO BACA : Kasus Intip Payudara di Starbucks, Pakar: Pelecehan Seksual Terjadi di Mana Saja

"Kasus pelecehan seksual kepada anak yang disinyalir dilakukan oleh oknum petugas P2TP2A Lampung Timur sangat miris, mengingat korban dititipkan di Rumah Aman yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman," ujar, Senin (6/7/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya kasus pelecehan seksual pada anak di lingkungan P2TP2A diharapkan pemerintah dan pihak berwenang dapat bertindak untuk memberikan perlindungan kepada korban.

"Korban masih di bawah umur, dan mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pelaku, sehingga harapannya pelaku dapat di hukum seberat-beratnya sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak," katanya.

AYO BACA : Soal RUU PKS Ditarik, Ini Komentar Komnas Perempuan

Ia menjelaskan, bila pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan aparat pemerintah yang menangani perlindungan anak, maka hukuman pemberatan sanksi hukum harus dilakukan, agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Bila sudah dinyatakan kalau pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh aparat pemerintah yang menangani perlindungan anak kepada anak korban kekerasan yang seharusnya dilindungi, maka sanksi pemberatan harus diberikan, dengan penambahan hukuman sebanyak 1/3 dari ancaman pidana," ucapnya.

Menurutnya, peran pemerintah dalam menangani kasus ini sangatlah dibutuhkan untuk mencegah penurunan kepercayaan masyarakat kepada instansi terkait.

"Bila instansi yang seharusnya melindungi anak dan perempuan dari kekerasan, namun sebaliknya melakukan pelecehan kepada korban yang seharusnya didampingi, maka peran pemerintah harus ada untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

AYO BACA : Jauhkan Anak dari Kekerasan Seksual, Ini yang Harus Dilakukan Orang Tua

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar