Yamaha

Komunitas Ojol Minta Diakui Sebagai Angkutan Umum di UU Lalu Lintas, Dampaknya?

  Senin, 06 Juli 2020   Eries Adlin
Ilustrasi

SENAYAN, AYOJAKARTA.COM – Revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kini tengah dibahas di DPR tepatnya oleh  Komisi V DPR yang membidangi sektor perhubungan.

Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah terkait dengan usulan agar kendaraan roda dua diakui sebagai angkutan umum. UU No.22/2009 memang tidak memasukkan motor sebagai angkutan umum.

Keinginan agar revisi UU LLAJ mengakomodasi usulan kendaraan roda masuk kategori angkutan umum disuarakan komunitas pengemudi ojek online (ojol). Mereka hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Senin (6 Juli 2020).

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

Usulan tersebut disampaikan antara lain oleh Ketua Umum Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), Igun Wicaksono, dan perwakilan Forum Pengemudi Mitra Daring Indonesia (FPMDI) Ahmad Safii.

Perwakilan komunitas ojol itu berpandangan seandainya ojek online diatur dalam UU LLAJ, tentu ketentuan itu dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pengemudi.

Ojol saat ini sudah menjadi alternatif utama dalam urusan antar-mengantar penumpang. Dua nama besar di bisnis ini, Go-jek dan Grab memiliki mitra yang jumlahnya disebut-sebut lebih dari 2 juta pengemudi.

 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar