Yamaha

Gubernur Anies Akhirnya Angkat Bicara Soal Reklamasi Ancol

  Sabtu, 11 Juli 2020   Khoirur Rozi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (dok)

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara terkait polemik reklamasi kawasan Ancol. Menurutnya, proyek Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang telah dicabut izinnya.

"Ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu," kata Anies dalam video YouTube yang diunggah Pemprov DKI, Sabtu (11/7/2020).

Anies menjelaskan, reklamasi Ancol merupakan hasil pengeruhkan sungai dan waduk yang telah ada selama 11 tahun. Lumpur hasil pengerukan itu menurutnya menumpuk hingga menjadi lahan baru. Kata Anies, ada 13 sungai sepanjang 400 kilometer dan lebih dari 30 waduk yang ada di Jakarta.

"Karena itulah kemudian waduk dan sungai itu dikeruk terus menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Proses ini sudah berlangsung cukup panjang 11 tahun," jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, Pemprov DKI ingin memanfaatkan lahan hasil buangan lumpur waduk dan sungai itu untuk kepentingan publik. Di lokasi itu nantinya akan dibangun menjadi kawasan wisata.

"Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ujar Anies.

Untuk bisa memanfatakan lahan tersebut, Anies telah mengajukan izin kepada Badan Pertanahan Nasional. Dia pun menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub itu berisi tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare.

"Pemprov DKI harus mengurus hak pengelolaan lahan ke mana? ke Badan Pertanahan Nasional dan itu semua membutuhkan persyaratan legal administratif, agar lahan ini punya alas hukum dan bisa dimanfaatkan," terangnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar