Yamaha

Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp171 Miliar Biayai Uang Pangkal Siswa Sekolah Swasta

  Senin, 20 Juli 2020   Fitria Rahmawati
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/ instagram

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Dampak wabah Covid-19 juga menyentuh masyarakat terhadap dunia pendidikan. Tak ingin memperbanyak angka putus sekolah, Pemprov DKI Jakarta mulai memikirkan bantuan kepada siswa tak mampu yang masuk di sekolah swasta.

Sejumlah bantuan yang direncanakan tersebut, yakni meringankan dengan menggratiskan uang pangkal dan uang masuk sekolah. Kisaran nominalnya juga ditentukan berdasarkan tingkat sekolah, dengan berdasarkan data siswa gagal PPDB dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Corona. Jumlahnya masih berubah-ubah karena pendataan masih berjalan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sementara ada 9.959 siswa SD yang akan menerima bantuan pembayaran uang pangkal senilai Rp 1 juta. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan adalah Rp 9,5 miliar.

Lalu untuk siswa SMP, 27.766 orang dianggap sesuai kriteria penerima bantuan pembayaran uang pangkal senilai Rp 1,5 juta. Total dana yang akan dikucurkan adalah senilai Rp 41,64 miliar.

Terakhir siswa SMA, subsidi uang pangkal yang diberikan menjadi yang paling banyak dengan nilai Rp 2,5 juta. Sejauh ini tercatat penerimanya berjumlah 47.783 orang dan total anggaran yang harus disiapkan Rp 119,45 miliar.

"Sudah kasih semua yang masuk uang swasta, uang pangkalnya dibantu Rp 1 juta, Rp 1,5 juta, Rp 2,5 juta, semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang, enggak perlu ngurus surat miskin macam-macam," ujar Anies dalam rekaman resmi Youtube Pemprov DKI yang dikutip Suara.com, Senin (20/7/2020).

AYO BACA : 153.251 Peserta Ikuti UTBK SBMPTN Gelombang 2

Dari pemaparan Anies saat rapat pimpinan itu, diperkirakan total penerima bantuan uang pangkal sejumlah 85 ribu orang. Anggaran yang dipersiapkan berjumlah Rp 171 miliar.

Untuk bisa mengucurkan dana ini, Anies berencana akan membuat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur dan mengajukan Peraturan Daerah (Perda). Ia juga ingin birokrasi untuk program ini bagi rakyat dipermudah.

"Ini di perda nanti peluang, kita masukan, Pemprovnya bisa masuk sekolah swasta, bisa ikut membuat regulasi, ini judgement angka Rp 2,5 juta per siswa itu kita cek lagi," katanya.

Terkait SPP, Pemprov belum rampung membuat skema untuk bantuannya. Dalam rekaman rapat itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana mengatakan, biaya SPP tiap sekolah swasta beragam mulai dari Rp 200 ribu, 700 ribu, hingga 1 juta.

Anies meminta agar Disdik segera menyusun skema untuk SPP. Ia meminta agar penentuan harga SPP tidak mahal agar orang tua siswa tak keberatan.

"Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga. Betul kan? Ini kan SPP? Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orang tua bisa merencanakan," pungkasnya.

AYO BACA : DPRD DKI Jakarta Minta Evaluasi Penyelenggaraan PPDB

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar