Yamaha

PSI Anggap Gage Bakal Naikkan angka Corona Jakarta

  Senin, 03 Agustus 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi penumpang dalam kendaraan umum di masa wabah corona/ Republika

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza menilai pemberlakuan kembali ganjil-genap (gage) adalah tindakan yang berlawanan dengan upaya penekanan angka corona di DKI Jakarta. 

Jika gage berlaku, kata Anthony, transportasi umum kan menjadi pilihan bagi masyarakat. Padahal, transportasi umum masih menjadi wadah yang rawan penularan, terlebih jika ada serbuan naik angkutan umum yang menyebabkan berjubelnya penumpang.

“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi Covid-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika ganjil genap diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

"Di masa pandemi Covid-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," ujar Anthony 

Anthony mengakui lalu lintas sudah kembali padat, dan bahkan macetnya sama seperti sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

AYO BACA : Cek! Ini Ruas Ganjil-Genap yang Berlaku Lagi di Jakarta

Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sudah mengakui di beberapa titik volume kendaraan lebih padat dari sebelum pandemi.

Kendati demikian, kata Anthony, kendaraan pribadi lebih aman dibandingkan angkutan umum untuk digunakan bepergian. Potensi kontak langsung yang merupakan cara tercepat menulari virus sangat rentan terjadi di dalam kendaraan umum.

Terlebih lagi angka penularan harian virus corona Covid-19 di Jakarta makin tinggi, mencapai hampir 400 orang setiap harinya.

Karena itu, ia menganggap kebijakan yang diambil ini bertentangan dengan semangat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Anthony menduga kebijakan ganjil genap ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.

AYO BACA : Ganjil Genap Berlaku 3 Agustus, Ini Jalan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat Yang Masuk Gage

“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan lalu lintas ibu kota sekarang ini sudah kembali padat. Bahkan, volumenya sudah melebihi kondisi sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Syafrin mengatakan sejak perkantoran dibuka 6 Juni lalu, volume lalu lintas meningkat drastis. Kendaraan yang lalu lalang di jalanan sudah padat dan kemacetan Jakarta sudah seperti awal sebelum pandemi.

"Dari hasil analisa kami, ternyata volume lalu lintas itu sekarang mendekati, bahkan di beberapa titik pemantauan itu, volumennya sudah di atas normal sebelum pandemi," ujar Syafrin di Balai Kota, Jumat (31/7/2020)

Karena itu, pihaknya kembali menerapkan aturan ganjil genap kendaraan. Tujuannya untuk mengurangi volume lalu lintas yang ramai di tengah pandemi demi mencegah penularan.

"Dengan dihapusnya SIKM (Surat Izin Keluar Masuk), Pemprov DKI enggak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang. Oleh sebab itu, sekarang yang diaktivasi adalah dengan ganjil genap," katanya menjelaskan.

AYO BACA : Sesuaikan Gage, MRT Beroperasi hingga 22.00 WIB

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar