Yamaha

CARA DAFTAR BLT PEKERJA FORMAL: Buat Kalian Yang Dalam Proses PHK Sepihak, Ini Jalan Keluarnya

  Senin, 10 Agustus 2020   Aini Tartinia
Ilustrasi/bpjsketenagakerjaan.go.id

 

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp600ribu selama empat bulan kepada pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta, pencairan dilakukan dua bulan sekali atau Rp1,2 juta per orang.

Syarat utama untuk mendapatkan bantuan Rp600 ribu ini adalah harus berstatus pekerja atau bukan pengangguran atau korban PHK. Namun, bagaimana dengan para pekerja yang tengah mengalami proses pemutusah hubungan kerja (PHK) sepihak?

Tenang, Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) melalui akun resmi Twitter @BPJKSTKinfo menjabarkan persyaratan bagi pekerja yang sedang mengalami proses PHK sepihak oleh perusahaan atau tempat kalian bekerja.

“Perihal pengajuan klaim bagi peserta yang di-PHK, silakan lakukan sekaligus koreksi data di kantor cabang terdaftar (diutamakan) atau terdekat dengan melampirkan berkas sebagai berikut:”:

1. Fotokopi kartu peserta BPJSTK beserta aslinya

2. Fotokopi E-KTP beserta asli

3. Fotokopi kartu keluarga beserta aslinya

4.Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan (Paklaring)

5.Fotokopi rekening tabungan

6. Surat pengantar dari perusahaan perihal koreksi data

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

Demikian penjelasan dari BP Jamsostek, begitu BPJS Ketenagakerjaan sekarang biasa disebut.

Sementara itu, Pemerintah menambah anggaran menjadi sekitar Rp37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja untuk program BLT bagi pekerja swasta. Sebelumnya, anggaran bantuan tersebut tersedia Rp33,1 triliun untuk 13,3 juta orang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers Kantor Presiden, Senin (10 Agustus 2020). Menurutnya, kenaikan anggaran dan sasaran pekerja tersebut karena saat ini banyak mereka yang bekerja dibandingkan mereka yang di-PHK atau belum memiliki pekerjaan.

Menurut Ida, nanti pekerja di luar aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, TNI dan Polri akan mendapatkan insentif RP600 ribu selama empat bulan. Program ini akan dimulai September 2020. Uang tersebut, akan langsung ditransfer ke rekening pekerja bersangkutan.

“Pemerintah menggunakan data BPJSTK sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara  tepat dan cepat sasaran karena sekarang data BPJS/TK dinilai paling lengkap dan akurat sehingga akuntabel dan valid,” kata Menteri Ida.

Untuk menjamin akurasi validasi data pekerja atau buruh yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan tepat sasaran, Kemnaker membentuk tim koordinasi pelaksanaan dan juga mendapatkan pendampingan aparat hukum dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.

“Harapannya ini akan meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Gunakan uang itu untuk belanjakan untuk membeli produkdalam negeri hasil UMKM kita,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data nomor rekening calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria. Ini dilakukan melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

“BPJS Ketenagakerjaan butuh waktu men-collect nomor rekening para pekerja. Diharapkan perusahaan dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah,” kata Agus.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang lebih sering disebut BP Jamsostek, telah menerima sekitar 700 ribu rekening pekerja formal yang masuk kategori upah di bawah Rp5 juta per bulan pada Senin 10 Agustus 2020.

Menurut Agus Susanto, jumlah tersebut akan bertambah karena pihaknya bekerja cepat untuk mengumpulkan data terkait dengan kebijakan subsidi upah yang akan dijalankan oleh pemerintah.

AYO BACA : Cara Mudah Mencairkan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik Online

“Mungkin, sampai hari ini bisa terkumpul 1 juta rekening. Kami mengimbau kerja samanya dari HRD perusahaan-perusahaan,” ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Menaker Ida menegaskan bahwa BLT Rp600 ribu per bulan selama empat bulan akan langsung dikirim ke rekening pekerja yang menerima bantuan tersebut.

“Langsung dikirim ke rekening penerima. Jadi tidak mampir-mampir dulu…!” ujar Menaker.

Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terkait dengan kebijakan BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan itu yakni:

Pertama: pastikan diri kalian tercatat sebagai peserta di BP Jamsostek dengan mengecek ke bagian SDM di perusahaan.Tentu dengan ketentuan iuran per bulannya Rp150 ribu. Kalau di atas itu, kalian tidak berhak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Kalau memang tidak ingat secara pasti, cek juga berapa upah yang kalian terima per bulan. Kalau di atas Rp5 juta per bulan, kalian juga tidak berhak mendapatkan BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dari pemerintah tersebut.

Kedua: kalian harus memiliki rekening pribadi di bank yang masih aktif. Pasalnya, BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan itu, pencairannya dengan cara langsung dikirim ke rekening penerima.

Ketiga: setelah itu BPJS Ketenagakerjaan akan mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria penerima BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

Keempat: data calon penerima BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan yang sudah divalidasi di BP Jamsostek akan dikirimkan ke  pemerintah.

Kelima: Pemerintah akan memvalidasi ulang data calon penerima BLT untuk pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan yang dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam: Setelah semua oke, tinggal tunggu proses pencairan BLT pekerja formal dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan itu. Caranya, ya cek rekening pribadi kalian. Oh ya, pencairan dilakukan dalam dua termin. Masing-masing pencairan BLT untuk dua bulan. Menurut rencana, pengucuran dilakukan mulai September.

Berikut ini beberapa ketentuan terkait dengan program BLT pekerja formal:

  • Penerima bantuan: 15,7 juta pekerja
  • Status pekerja: non-PNS dan non-karyawan BUMN
  • Pekerja aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
  • Besaran bantuan: Rp600 ribu selama empat bulan Pencairan: Dijadwalkan mulai September 2020. Diberikan kepada penerima per dua bulan.

AYO BACA : Teruntuk Murid di Jakarta, Kalian Masih Harus Belajar dari Rumah Dulu Ya...

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar