Yamaha

Langgar Protokol Kesehatan di Kepulauan Seribu Bakal Diumumkan Namanya!

  Jumat, 14 Agustus 2020   Icheiko Ramadhanty
Para pejabat Pemkab Kepulauan Seribu sedang menempelkan daftar nama-nama pelanggar protokol kesehatan di depan kantor Polsub Kepulauan Seribu. sumber: pulauseribu.jakarta.go.id

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu akan memajang nama para pelanggar protokol kesehatan di tempat umum. Itu dilakukan untuk memberikan efek jera agar tak lagi melanggar dan bisa menekan angka penularan Covid-19.

Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu, Rahmat Lubis menuturkan, nama para pelanggar akan dipajang di kantor kelurahan, masjid, mushalla, atau di sekretariat RW, dan karang taruna.

"Setelah ditempel nama-nama tersebut diumumkan di masjid agar mengikuti kerja bakti di waktu yang telah ditetapkan oleh kelurahan setempat, sebagai sanksi sosial," tutur Rahmad, dilansir dari pulauseribu.jakarta.go.id, Jumat (14/08/2020).

Dengan cara baru seperti itu, Rahmad meyakini para pelanggar akan jera untuk melakukan pelanggaran. Dia berharap agar setelahnya, mereka dapat lebih tertib mengikuti protokol kesehatan.

“Kita harapkan warga semakin tertib dan mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari,” tambahnya.

AYO BACA : PSBB DKI Diperpanjang Lagi, Wali Kota Jakpus: Maskermu Adalah ‘Vaksin’-mu

Di tempat lain, Plt Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, mengapresiasi inovasi dari adanya sanksi sosial baru ini. 

"Inovasi yang dilakukan sebagai upaya membuat jera para pelanggar protokol kesehatan," ujar Junaedi, Kamis (13/08/2020).

Dia juga menaruh keyakinan bahwa sanksi sosial itu akan membuat warga jera dan lebih tertib lagi. Junaedi pun mengungkapkan keinginan terbesarnya terhadap Kepulauan Seribu.

"Semoga Kepulauan Seribu kembali ke zona hijau," tegasnya.

Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan Kelurahan Pulau Kepala Kepulauan Seribu Utara, Muslim menjelaskan, sebelum melaksanakan shalat, nama pelanggar diumumkan agar mengikuti kerja bakti pada hari yang ditetapkan. Dia mengatakan sanksi ini sebagai pengganti dari sanksi denda berupa uang. 

AYO BACA : Cegah Kerumunan Warga, Gubernur Anies Larang Lomba 17-an

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar