Yamaha

Sedang Diuji Coba, Aplikasi Jak APD Siap Catat Pelanggar Protokol Kesehatan

  Selasa, 25 Agustus 2020   Khoirur Rozi
Warga dengan menggunakan rompi diberikan sanksi menyapu sampah akibat melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena tidak menggunakan masker di tempat umum di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (13/5/2020). (Foto: Prayogi/Republika)

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Pemprov DKI tengah menguji coba aplikasi Jakarta Awasi Peraturan Daerah atau Jak APD. Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk mendata para pelanggar protokol kesehatan di Jakarta.

"Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat," kata Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Setelah uji coba dilakukan, tahap berikutnya adalah mengevaluasi kinerja aplikasi tersebut. Jika performa sudah dinyatakan siap, maka petugas di lapangan bisa menggunakan Jak APD untuk menerapkan sanksi denda progresif.

AYO BACA : Pemprov DKI Gelar Rapar Tatap Muka Dengan Protokol Kesehatan Ketat

"Setelah sosialisasi aplikasi Jak APD selesai dilakukan oleh unit-unit terkait termasuk proses evaluasi trial and error dan juga proses integrasi data telah selesai dilakukan, maka aplikasi yang menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar PSBB ini akan dapat segera digunakan," jelasnya.

Nantinya Jak APD bakal digunakan oleh petugas dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Para petugas ini akan turun ke lapangan mengawasi protokol kesehatan.

Aturan mengenai denda progresif tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

AYO BACA : Langgar Protokol Kesehatan, Perusahaan di Jakarta Bisa Didenda Rp150 Juta

Dalam Pergub itu menyatakan, setiap orang yang melanggar aturan berulang kali, dikenakan sanksi berlipat. Adapun sanksi yang diberikan berupa kerja sosial atau denda administratif.

Contohnya, dalam Pasa 4 Pergub tersebut mewajibkan setiap orang untuk memakai masker saat berada di luar rumah, menggunakan kendaraan bermotor, dan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Jika tidak mengikuti ketentuan itu, bakal dikenakan sanksi kerja sosial selama 60 menit atau membayar denda administratif paling banyak sebesar Rp250 ribu. Aturan mengenai sanksi ini ada di dalam Pasal 5.

Kemudian, dalam Pasal 5 Ayat 2a menyebutkan, pelanggaran berulang 1 kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 120 menit atau denda administratif paling banyak sebesar 

Rp500 ribu.

Pelanggaran berulang 2 kali akan dilipatgandakan menjadi 180  menit kerja sosial atau denda administratif paling banyak sebesar Rp750 ribu. Jika berulang 3 kali dan seterusnya, dikenakan sanksi 240 menit kerja sosial atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1 juta.

AYO BACA : Tidak Ada Ampun Bagi Pelangar Protokol Kesehatan di DKI Jakarta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar