Yamaha

BLT ATAU SUBSIDI UPAH DIRILIS HARI INI (27 AGUSTUS): Ini Alasan Kenapa Pekerja Formal Yang Dapat Bantuan

  Kamis, 27 Agustus 2020   Eries Adlin
Ilustrasi/Republika/Prayogi

 

SENAYAN, AYOJAKARTA.COM – Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bantuan subsidi upah (BSU), sebelumnya sering disebut bantuan langsung tunai (BLT), akan dirilis hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, oleh Presiden Joko Widodo. Calon penerima bantuan tersebut adalah pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta dan tercatat sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu apa alasan kenapa pekerja atau buruh formal yang mendapatkan BLT atau subsidi upah itu?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pekerja formal yang terdampak pandemi Covid-19 tidak sedikit. Mereka mengalami penurunan pendapatan per bulan karena perusahaan tempat mereka bekerja juga terdampak.

“Pendapatan mereka berkurang 50% bahkan ada yang berkurang 100% meskipun status mereka itu belum di-PHK.” Begitu yang disampaikan oleh Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (26 Agustus 2020).

Nah, selama ini para pekerja atau buruh formal dengan gaji di bawah Rp5 juta itu tidak berhak mendapatkan aneka bantuan sosial yang sudah dikucurkan oleh pemerintah. “Mohon maaf, jangan dikira mereka berkecukupan dna mampu survive, mereka juga mengalami masalah yang sama dengan pekerja informal yang selama ini sudah dibantu oleh pemerintah.”

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

“Sekali lagi, ini melengkapi program yang sudah ada. Pekerja informal sudah mendapatkan bantuan seperti lewat program bantuan sosial, program Prakerja….”

Program subsidi upah atau gaji merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020. Subsidi ini merupakan program pelengkap bagi program-program mitigasi dampak pandemi Covid-19 yang ada sebelumnya.

“Pekerja formal yang terdampak Covid-19 itu tidak sedikit, Banyak sekali mereka yang juga menerima program dari pemerintah (Kemensos, Kemendes PDTT). Data menunjukkan pekerja formal yang masih eksis juga membutuhkan bantuan pemerintah. Mereka juga terdampak Covid dan butuh bantuan pemerintah,”

Berikut ini kriteria calon penerima BLT atau subsidi upah seperti diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 2020:

Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

  • a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

  • AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Kuburan di Depan Rumah & Cerita Tentang Drakula

    b. terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

  • c. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;

  • d. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;

  • e. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;

  • f. memiliki rekening bank yang aktif

Pada kesempatan yang sama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengungkapkan baru 10,8 juta rekening pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi calon penerima BSU lolos validasi.

Padahal, pemerintah bakal menyerahkan BSU atau BLT tersebut kepada 15,7 juta pekerja. Hal itu berarti masih terdapat sekitar 4,9 juta rekening pekerja yang belum tervalidasi.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan hasil itu didapat setelah pihaknya melakukan validasi berlapis atas rekening karyawan tersebut.

“Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BPJS. Setelah kami sisir, kami dapatkan 10,8 juta (rekening),” ujar Agus.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Belajar dari Gus Baha dan Anak Tongkrongan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar