Yamaha

5 Bulan PKL KBT Menganggur, Anggota DPRD Thopaz Imbau Pemkot Beri Solusi

  Kamis, 27 Agustus 2020   Aini Tartinia
Anggota DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul . (dok)

DUREN  SAWIT, AYOJAKARTA.COM  -- Pemkot Jakarta Timur melarang seluruh aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur (KBT) guna meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.

Imbas dari larangan kegiatan berjualan, selama lima bulan ini nasib para PKL terluntang-lantung akibat larangan tersebut.

Menanggapi hal titu, anggota DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul atau kerap disapa Bang Thopaz mengatakan, jika mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikatakan di sana adalah pembatasan aktivitas bukan meniadakan aktivitas.

“Jadi saya rasa kalau meniadakan PKL itu salah, seharusnya mengatur, membatasi serta memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan,” kata Thopaz dalam keterangan yang diterima Ayojakarta, Kamis (27/8/2020).

Hal ini diungkapkan Thopaz ketika dirinya mengadakan pertemuan dengan Pemkot Jakarta Timur dan juga PKL Kanal Banjir Timur untuk mencari jalan keluar bagi para pedagang yang sudah lima bulan lebih tidak dapat berjualan.

“Saya berpendapat bahwa Negara harus hadir ke dalam berbagai kesusahan masyarakat, dalam hal ini para PKL yang sudah lima bulan tidak berjualan akibat adanya Covid-19, sedangkan mereka menggantungkan ekonomi sehar-harinya dari hasil berdagang,” katanya.

Politisi Gerindra itu menyebut, dirinya sebagai anggota dewan bukan ingin mengambil bagian atau kontra dengan jajaran eksekutif Jakarta Timur, tetapi ia hanya ingin memaksimalkan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menjadi penyambung suara warga, khususnya daerah Jakarta Timur.

“Pedagang atau UMKM kita ini masih ada peluang terus bangkit dan menggerakan roda perekonomian nasional. Karena beberapa sector kebutuhan impor terkendala, ini juga bisa dijadikan momentum UMKM kita untuk penuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) menjadi area larangan berjualan, karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan massa. Pemkot Jakarta Timur mengerahkan Satpol PP untuk memperketat pengawasan terhadap para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.

"Penjagaan di BKT kita intensifkan selama dua pekan ke depan untuk mengantisipasi kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 ini," kata Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemkot Jaktim, Kusmanto, Selasa (7/8/2020) lalu.

Saat itu, Kusmanto mengatakan, larangan bagi pedagang berjualan disebabkan angka kasus Covid-19 di Jakarta masih tinggi. Atas dasar itu, Pemkot Jakarta Timur kembali mengintensifkan pengawasan terhadap larangan berjualan di sepanjang bantaran BKT.

Sejak sepekan terakhir, kata Kusmanto, upaya pengawasan terhadap pedagang berkurang, sehingga kerumunan warga kembali tampak di kawasan BKT.

"Kami justru khawatir kawasan BKT menjadi klaster baru Covid-19," ujarnya kala itu.

Petugas berseragam Satpol PP memberikan sanksi sosial kepada pelanggar dengan cara membersihkan kawasan bantaran dan jalan dari sampah. Selain pedagang, sanksi juga diberikan kepada pengunjung BKT yang datang menggunakan sepeda maupun motor.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar