Yamaha

JAKARTA PSBB KETAT: Sudin Nakertrans Jakbar Bakal Sidak 15 Kantor Setiap Hari

  Senin, 14 September 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi suasana pekantoran Jakarta saat pelaksanaan PSBB Ketat/ Republika

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Barat, Ahmad Yala mengatakan, pihaknya akan memeriksa 15 menyidak setiap hari selama penerapan PSBB Ketat.

Yala menjelaskan, akan ada 5 tim penyidak dengan target 3 kator sehari di setiap timnya untuk diperiksa. Itu penting lantaran penerapan protokol kesehatan wajib bagi kantor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB Ketat. 

Selain perkantoran biasa, petugas Sudin Nakertrans juga menyidak perusahaan yang masuk ke dalam 11 sektor esensial. 

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Harian Covid-19 di DKI Turun Jadi 879 Kasus (Update 14 September)

"Perusahaan esensial tetap boleh beroperasi tapi tetap harus batasi pekerja 50%," kata Yala saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2020).

Sementara untuk perusahaan biasa, sesuai Pergub Nomor 88 Tahun 2020, kebijakan work from office (WFO) membolehkan 25% dari jumlah keseluruhan karyawan. Saat ini pihaknya juga mulai menyidak perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam 11 sektor esensial.

Kesebelas sektor tersebut, kata Yala, yakni kesehatan, bahan pangan, energi,  komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Penurunan Penumpang KRL Capai 19 Persen

Lalu, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara, untuk perusahaan di luar 11 sektor esensial diwajibkan melapor terlebih dahulu sebelum mengaktifkan kegiatan dalam gedung perkantoran.

Yala mengatakan, pihaknya akan memantau perusahaan-perusahaan di Jakarta Barat selama 14 hari PSBB. Setiap harinya 15 perusahaan di Jakarta Barat akan dicek oleh kelima tim sidak tersebut.

"Jadi satu tim sidak memeriksa tiga perusahaan, tapi saya juga minta ke mereka jangan terpaku dengan data. Kalau ada perusahaan di samping perusahaan itu ya disambangi juga," ujar Yala.

Yala memastikan pihaknya sudah menyosialisasikan terlebih dahulu ke perusahaan-perusahaan tersebut sebelum disidak. Hal itu agar setiap kantor bisa mematuhi ketentuan PSBB yang tercantum dalam Pergub Nomor 88 tahun 2020. 

AYO BACA : Fenomena Balap Lari Liar, Polisi Perketat Patroli

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar