Yamaha

Ini 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19, Jakarta Jadi Perhatian Nasional

  Jumat, 18 September 2020   Budi Cahyono
Ilustrasi corona dan peta Indonesia (dok)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah menyatakan penanganan pengendalian Covid-19 berada di 9 provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan dan pertimbangan kuat terkait 9 provinsi dalam penanganan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, sembilan provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Wiku menuturkan, pertimbangan memilih sembilan provinsi karena empat faktor yakni jumlah kasus aktif, laju insidensi atau kecepatan penambahan kasus, persentase kematian, laju kematian, dan karakteristik wilayahnya.

Nantinya penanganan itu akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada sembilan provinsi prioritas," ujar Wiku dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (17/9/2020).

Pertama di Provinsi Sumatera Utara cenderung terjadi peningkatan zona risiko kabupaten/kota pada seminggu terakhir. Kemudian zona risiko paling banyak zona oranye yakni 27 kabupaten dan 33 kota dengan zona orange dan hanya satu kabupaten/kota yang tidak terdampak yaitu Nias.

"Sumatera Utara menjadi penyumbang 50 persen jumlah kasus terpusat pada satu daerah, yaitu Kota Medan. Kami mohon apabila terjadi proses penurunan jumlah kasus Covid-19 di Kota Medan secara khususnya, maka kondisi Sumatera Utara akan meningkat dengan baik," ucap Wiku.

Kedua di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan peringkat kedua nasional dengan kasus kenaikan kasus Covid-19 tertinggi serta jumlah kasus Covid-19 tertinggi pertama secara nasional.

"Tidak ada kota yang berwarna kuning maupun hijau di DKI Jakarta. Jadi, ini menjadi perhatian nasional agar kinerjanya bisa diperbaiki," kata Wiku.

Kemudian ketiga di Provinsi Jawa Barat terdapat lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta yaitu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Sebab kata dia, kabupaten/kota tersebut merupakan penyumbang kasus tertinggi di Jawa Barat sebesar 70 persen.

AYO BACA : 140 Klaster Keluarga Jadi Ancaman Penularan di Kota Bogor

"Tidak ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang berwarna hijau dan kenaikan kasus positif sebesar 9,3 persen selama seminggu terakhir," katanya.

"Ini perlu menjadi perhatian agar betul-betul kondisi, terutama daerah yang menempel di DKI Jakarta dapat diturunkan kasusnya. Diharapkan dapat memperbaiki kinerja Provinsi Jawa Barat," Wiku menambahkan.

Untuk di Provinsi Jawa Tengah, Wiku mengatakan terjadi penambahan kasus positif selama 4 minggu berturut-turut per 13 September 2020 mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 52 persen.

Wiku menuturkan, sebanyak 53 persen kasus positif covid-19 berasal dari Kota Semarang.

Persentase kematiannya juga lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 6,45 persen, kemudian ada 30 dari 35 kabupaten/kota di Semarang berada dalam zona oranye.

"Mari kita bekerja bersama-sama bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini di Jawa Tengah," ucap Wiku.

Selanjutnya kelima di Jawa Timur, kata Wiku, persentase kematiannya lebih tinggi dari nasional, yakni sebesar 7,25 persen.

Kemudian ada 35 persen kasus positif berasal dari Kota Surabaya.

"Jadi, Jawa Timur menjadi peringkat keempat dalam laju kematian tertinggi, apabila ini dikoreksi, maka kondisi nasional akan berubah besar," kata Wiku.

Keenam yakni di Provinsi Bali mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 mingguan yang cukup signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Bali juga menduduki peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100.000 penduduk.

"Tidak ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang berwarna hijau dan kenaikan kasus positif sebesar 9,3 persen selama seminggu terakhir," katanya.

AYO BACA : Langgar PSBB di Jaktim, Enam Tempat Hiburan Ditutup

"Ini perlu menjadi perhatian agar betul-betul kondisi, terutama daerah yang menempel di DKI Jakarta dapat diturunkan kasusnya. Diharapkan dapat memperbaiki kinerja Provinsi Jawa Barat," Wiku menambahkan.

Untuk di Provinsi Jawa Tengah, Wiku mengatakan terjadi penambahan kasus positif selama 4 minggu berturut-turut per 13 September 2020 mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 52 persen.

Wiku menuturkan, sebanyak 53 persen kasus positif covid-19 berasal dari Kota Semarang.

Persentase kematiannya juga lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 6,45 persen, kemudian ada 30 dari 35 kabupaten/kota di Semarang berada dalam zona oranye.

"Mari kita bekerja bersama-sama bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini di Jawa Tengah," ucap Wiku.

Selanjutnya kelima di Jawa Timur, kata Wiku, persentase kematiannya lebih tinggi dari nasional, yakni sebesar 7,25 persen.

Kemudian ada 35 persen kasus positif berasal dari Kota Surabaya.

"Jadi, Jawa Timur menjadi peringkat keempat dalam laju kematian tertinggi, apabila ini dikoreksi, maka kondisi nasional akan berubah besar," kata Wiku.

Keenam yakni di Provinsi Bali mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 mingguan yang cukup signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Bali juga menduduki peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100.000 penduduk.

Angka kesembuhan di Papua mengalami sedikit penurunan dari pekan sebelumnya, dari 79,7 persen menjadi 76 persen.

"Ini harus ditingkatkan kembali agar banyak masyarakat yang bisa segera sembuh dan selamat," kata Wiku.

Ia menambahkan, untuk zona hijau di Papua terdapat di 13 kabupaten/kota atau sekitar 44,83 persen.

"Zona risiko sedang berkurang menjadi 8 kabupaten/kota atau 27,59 persen, sedangkan zona risiko rendah bertambah menjadi 8 kabupaten/kota yaitu 27,59 persen," katanya.

AYO BACA : UPDATE CORONA JAKARTA VERSI DINKES: Masih Ada 12 Ribu Lebih Kasus Aktif

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar