Yamaha

JAKARTA PSBB KETAT: Sempat Ditutup karena Langgar PSBB, Restoran Jepang di Jakpus Kini Layani Take Away

  Sabtu, 19 September 2020   Icheiko Ramadhanty
Sudin Parekraf saat mendatangi restoran Jepang pelanggar PSBB / pusat.jakarta.go.id

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta sudah hampir sepekan dilakukan. Kendati PSBB jilid 2 difokuskan pada perkantoran, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga memonitor tempat-tempat umum, salah satunya tempat makan.

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) pada Jumat lalu baru saja menutup salah satu restoran Jepang yang ketahuan melanggar PSBB. Restoran tersebut bernama Senshu yang berlokasi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Kepala Sudin Parekraf Jakarta Pusat, Irwan, menutup restoran Jepang itu. Irwan mengatakan penutupan restoran Senshu itu berdasarkan laporan dari warga yang melihat kegiatan restoran di media sosial.

Dalam laporan tersebut, kata dia, restoran masih menyediakan layanan dine in (makan di tempat) saat masa PSBB masih berlangsung.

‘’Kita tutup restoran ini 1x24 jam, jadi mereka tidak bisa membuka restoran meski untuk take away (bungkus bawa pulang). Mereka baru bisa buka dan beroperasi esok hari (hari ini) dengan sistem take away,” ungkapnya, dilansir dari pusat.jakarta.go.id, Jumat (18/9/2020).

Irwan menjelaskan, sebelumnya pihak restoran sempat menyangkal melakukan pelanggaran dalam ketentuan PSBB. Namun, setelah diperlihatkan bukti rekaman, akhirnya pihak restoran mengakuinya. Meski demikian, Sudin Parekraf masih belum menerapkan sanksi denda.

‘’Kita teguran dulu tutup 1x24 Jam, kalau keesokan harinya masih ada yang makan di tempat baru kita denda, Rp50 juta, masih melanggar lagi kita denda Rp100 juta. Hari ini kita kasih shock terapi dulu, kita tutup itu saja mereka tidak bisa jualan,’’ tegasnya.

Selain restoran Shensu, pihaknya juga menyisir beberapa restoran lain seperti House of Yuen dan Spectrum. Namun, kedua lokasi ini sudah menjalankan aturan PSBB.

“Tujuan kita melihat pelaksanaan PSBB di usaha pariwisata, hotel, mall, maupun di mana saja yang menjadi cakupan Sudin Parekraf,” jelas Irwan.

“Pada prinsipnya mereka sudah menerapkan aturan PSBB disamping satu restoran yang kita tutup. Bahkan ada beberapa restoran yang tutup sementara selama PSBB ini,” tambahnya.

Hari ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat DKI Jakarta memasuki hari keenam sejak diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020. Dalam penerapan PSBB kali ini, ada tiga faktor yang akan diawasi.

Pertama, ketentuan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor maksimal 25% dari seluruh karyawan. Kedua, kepatuhan protokol kesehatan. Ketiga, penemuan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyebut kasus penularan Covid-19 paling banyak terjadi di perkantoran. "Saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).

AYO BACA : Ratusan Pelanggar PSBB di Jakarta Utara Disanksi Bersihkan Fasum

Oleh karena itu, Anies mengatakan PSBB yang di mulai sejak Senin kemarin memang bakal fokus melakukan pengetatan di perkantoran ibukota. Dia juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali 11 sektor usaha.

Adapun 11 Usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor sebagai berikut:

1.     Kesehatan

2.     Bahan pangan makanan dan minuman

3.     Energi

4.     Komunikasi dan teknologi informasi

5.     Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal

6.     Logistik

7.     Perhotelan

8.     Konstruksi

9.     Industri strategis

10.  Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11.  Kebutuhan sehari-hari

AYO BACA : Pelanggar PSBB Jakarta Pusat Dikenakan Sanksi Sosial, Belum Ada yang Didenda

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar