Yamaha

BLT PEGAWAI HONORER: 1,8 Juta Guru Honorer Bakal Disediakan Program Baru Mirip Subsidi Upah!

  Senin, 21 September 2020   Aini Tartinia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Suara.com/Achmad Fauzi)

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah bakal mengeluarkan program baru untuk guru honorer. 

Airlangga menambahkan, nantinya pemerintah bakal memberikan bantuan kepada 1,8 juta guru honorer. Skema dari bantuan program kepada guru honorer akan mirip dengan program bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. 

AYO BACA : Pencairan BLT atau BSU Sudah Tahap 4, Bantuan Masih Belum Cair ke Rekening Kalian? Mungkin Ini Sebabnya

“Ada program untuk guru honorer 1,8 juta, yang nanti dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan kebijakan yang sama dengan subsidi upah,” kata Airlangga dalam telekonferensi pers Komite PC-PEN, Jumat (18/9/2020)

Saat ini, pekerja atau pegawai honorer juga sudah ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program BSU atau BLT. Hingga 14 September 2020, subsidi upah telah disalurkan kepada 398 ribu pegawai honorer di sektor pendidikan yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah.

AYO BACA : JADWAL PENCAIRAN BLT TAHAP 4: Subsidi Upah Cair Selasa Besok? Berikut Penjelasannya

Selain itu, secara keseluruhan hingga 14 September 2020 program BSU atau BLT pekerja formal telah tersalurkan sebesar Rp7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 Triliun. Hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

Berdasarkan penelusuran Ayojakarta, jumlah pegawai honorer di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun lalu mencapai 4,286 juta orang. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 70% dari karyawan honorer itu bekerja di pemerintahan daerah.

Awalnya, pegawai honorer atau karyawan non-ASN di lembaga negara juga tidak masuk dalam kriteria penerima BSU atau BLT yang kemudian disebut BSU. Namun, pemerintah memperluas cakupan calon penerima bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tersebut.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah (Ayojakarta, 12 Agustus), pada awalnya pemerintah akan mengucurkan BSU atau BLT kepada sekitar 13 juta pekerja formal non-PNS dan bukan karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Namun, jumlah itu diperluas menjadi 15 juta lebih pekerja formal dengan memasukkan tenaga honorer atau pegawai di pemerintahan non-ASN.

AYO BACA : Perhatikan! BLT Pekerja Rp1,2 Juta Tak akan Cair ke-5 Jenis Rekening Ini

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar