Yamaha

7 Alasan Perubahan UU Bea Materai dan Harga Materai Jadi 10 Ribu

  Rabu, 30 September 2020   Aini Tartinia
menteri keuangan sri mulyani/ dok

SENAYAN, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp 10 ribu mulai 1 Januari 2020. Selain itu, objek bea meterai tak hanya diwajibkan untuk dokumen kertas, tetapi juga dokumen dalam bentuk elektronik.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna DPR yang diadakan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2020) kemarin. Kenaikan tarif bea meterai dan perluasan objeknya akan tertuang dalam Undang-Undang Bea Meterai. Regulasi ini menggantikan UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan perubahan beleid hukum mengenai Bea Meterai yang merupakan langkah penting. Begini beberapa alasannya:

1. Regulasi awal mengenai Bea materai belum pernah mengalami perubahan sejak ditetapkan 35 tahun lalu.

“Sementara, situasi dan kondisi yang ada dan terjadi di masyarakat lebih dari tiga dekade terakhir telah banyak mengalami perubahan, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial dan teknologi informasi,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya.

2. Perubahan regulasi bea materai bertujuan optimalkan penerimaan negara, guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri meunju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

AYO BACA : Tahun Depan, Tarif Bea Materai Naik Jadi Rp10 ribu

3. Menyelerasakan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai dan menerapkan pengenaan secara lebih adil. Tujuan ini tergambarkan dari perluasan objek meterai, dari semula hanya dokumen kertas, kini sudah mencakup ke dokumen elektronik. Meterai elektronik dapat digunakan untuk ketentuan ini.

5. Dengan tarif Rp10 ribu, maka dokumen dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak lagi perlu diberikan meterai. Sebelumnya saat tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu, dokumen senilai Rp1 juta sudah harus dikenakan meterai..

“Pengaturan ini merefleksikan adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Sri Mulyani.

6. Pembebasan bea materai atas dokumen tertentu, di antaranya dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana alam, kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial, serta dalam rangka mendorong program Pemerintah dan melaksanakan perjanjian internasional.

7. Untuk tingkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran bea materai dan mencegah terjadinya tindak pidana, RUU Bea Materai memasukkan norma dan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana.

AYO BACA : Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor 33 Sektor Industri Terdampak Covid-19

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar