Yamaha

Enam Poin Usulan PSI Soal Raperda Covid-19

  Rabu, 30 September 2020   Khoirur Rozi
Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo/ instagram

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan enam poin penting ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19. Ke-enam poin itu diharapkan menjadi pelengkap dalam Raperda Covid-19 sebagai dasar hukum.

“Kami berharap keberadaan raperda ini dapat menjadi sebuah dasar hukum yang tepat untuk mengatur garis-garis hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat agar kita bersama semakin kuat dalam menghadapi badai ini. Oleh karena itu, hendaknya raperda ini kita rumuskan secara hati-hati dan bijaksana agar dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan baik kita,” kata Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Rabu (30/9/2020).

Poin pertama yang diusulkan PSI adalah tentang insentif tenaga medis dan pendukungnya, seperti penggali makam, dan sopir mobil jenazah. Fraksi PSI mendorong agar kewajiban memberikan insentif ini dapat ditambahkan dalam perda penanggulangan Covid-19.

Poin kedua adalah soal koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. Fraksi PSI meminta agar diatur mengenai kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD.

Koordinasi yang dimaksud meliputi perubahan alokasi anggaran, penggunaan APBD dalam penanganan Covid-19, optimalisasi Belanja Tidak Terduga, penggunaan dana cadangan daerah, serta pendanaan alternatif untuk pemulihan ekonomi daerah.

Sementara itu, penggunaan dana cadangan daerah untuk penaggulangan Covid-19 harus sesuai Perda Nomor 10 Tahun 1999. Perda ini mengatur penggunaan dana cadangan daerah.

Poin ketiga, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi Pasal 19 dan 20 tentang pemberlakuan PSBB dan PSBB Transisi dengan indikator yang jelas dan terukur.

Indikator ini dapat menggunakan parameter rujukan seperti positivity rate, ketersediaan bed di rumah sakit, dan indikator rasio tracing, serta indikator kesehatan lainnya. Dengan adanya indikator ini, diharapkan tidak ada lagi polemik di masyarakat mengenai kebijakan PSBB.

AYO BACA : Pemprov DKI Jelaskan Usulan Perda Penanggulangan Covid-19

Berikutnya, poin keempat, Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi beberapa definisi terkait rencana pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial dan jaminan sosial.

 “Sebagai contoh, Pada Bab tentang Pemulihan Ekonomi, yakni Pasal 27 Ayat 2, disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif fiskal dan non fiskal, namun tidak dijelaskan apa bentuk konkrit dari opsi insentif fiskal maupun non-fiskal,” katanya.

“Diharapkan dengan adanya kepastian mengenai bentuk serta definisi upaya-upaya pemulihan ekonomi serta perlindungan dan jaminan sosial tersebut, maka diharapkan bahwa tidak akan ada lagi kerancuan mengenai bantuan apa saja yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat,” kata dia.

Kelima, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan mengenai monitoring pergerakan masyarakat antardaerah di dalam raperda ini.

“Pemprov DKI Jakarta harus memantau dan melacak warga yang melakukan pergerakan antar-daerah, mengingat kegiatan tes, lacak, dan isolasi adalah kunci untuk mengurangi laju penularan Covid-19,” ujarnya.

Menurutnya, pemantauan pergerakan tersebut harus dikoordinasikan bersama pemerintah pusat maupun daerah-daerah penyangga seperti seperti Tangerang Raya, Bogor, dan Bekasi.

Poin terakhir, Fraksi PSI menilai perlu adanya bagian khusus tentang peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian covid-19. Poin ini memungkinkan masyarakat di tingkat RT/RW diberikan kewenangan untuk terlibat mengendalikan Covid-19.

Adapun peran masyarakat yang bisa dilakukan mulai dari promosi protokol kesehatan, monitoring penegakan protokol kesehatan, hingga pelaporan kasus.

“Kami tidak ingin perda ini hanya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah mempunyai perda penanggulangan Covid-19 saja, seakan hanya gugur kewajiban saja, namun kami sangat teramat berharap bahwa Perda ini dapat benar-benar menjadi perangkat hukum yang membantu DKI Jakarta untuk melewati pandemi ini,” imbuhnya.

AYO BACA : 3 Raperda Usulan Pemprov DKI Masuk Bahasan DPRD

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar