Yamaha

Berapa Subsidi Bunga untuk Debitur KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor? Ini Besarannya

  Kamis, 01 Oktober 2020   Icheiko Ramadhanty
ilustrasi (dok)

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi menandatangani Peraturan Menteri (Permen) Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN,” dikutip dari salah satu ayat Permen tersebut, Rabu (1/10/2020).

Adapun secara mendalam, aturan tersebut mengatur soal subsidi bunga pada debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Namun, terdapat beberapa syarat dalam pemberian subsidi bunga kepada para debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah.

Lantas, berapa besaran subsidi yang diberikan dari pemerintah untuk para debitur? Untuk debitur lembaga penyalur program kredit pemerintah diatur dengan ketentuan besaran subsidi bunga/margin adalah sebagai berikut:

1.      Plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta diberikan subsidi sebesar bunga/margin kredit/pembiayaan yang dibebankan kepada debitur, paling tinggi 25% selama 6 bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara

2.      Plafon kredit/pembiayaan di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp 500 juta diberikan subsidi sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara

3.      Plafon kredit/pembiayaan lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar diberikan subsidi sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara

Untuk debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:

1.      Plafon kredit/pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp 500 juta diberikan subsidi sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara

2.      Plafon kredit/pembiayaan lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar diberikan subsidi sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Berikut ketentuan lengkap dalam Pasal 7 PMK No. 138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):

Pasal 7

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

(2) Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/ atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;

c. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. memiliki kategori performing loan lancer (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan  

AYO BACA : Siapa Saja yang Berhak Menerima Subsidi Bunga KPR dan KKB? Berikut Daftarnya!

e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan

c. memiliki kategori (kolektibilitas 1 atau 2020. perfonning loan lancar 2) dihitung per 29 Februari

(4) Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:

a. debitur KPR sampai dengan tipe 70; dan

b. debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/ atau usaha informal.

(5) Dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredi t/ Pembiayaan.

(6) Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi

Margin.

(7) Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6).

(8) Dalam hal Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/ Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga Linkage BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Debitur harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(9) Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(10) Ketentuan mengenai Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

AYO BACA : Mengajukan KPR Makin Susah di Masa Pandemi Covid-19

(2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

(3) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dan/ atau debitur lainnya dilakukan dengan ketentuan:

a. bagi Debitur dan/ atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/ Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan

b. bagi Debitur dan/ atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.

(4) Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

(5) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara;

2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin se besar 6% ( enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun a tau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara; dan

3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

b. untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/ Pembiayaan kurang dari a tau sama dengan Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara; dan

2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama

3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

Pasal 9

(1) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dihitung dengan formula sebagai berikut:

Besaran Subsidi x Baki Debet x hari bunga atau hari margin : (dibagi) 360

(2) Penghitungan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan sesua1 dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

AYO BACA : Pemerintah Siapkan Payment Holiday KPR di Bawah Rp500 Juta, Ini Lho Maksudnya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar