Yamaha

Penjelasan BP Jamsostek Soal Keluhan Layanan yang Terjadi di Bekasi

  Rabu, 14 Oktober 2020   Firda Puri Agustine
sebagai ilustrasi pusat pelayananan BPJS TK/ Suara.com

BEKASI SELATAN, AYOJAKARTA.COM --  BP Jamsostek Bekasi Kota memberikan klarifikasi terkait keluhan peserta dan pemberitaan yang menyatakan bahwa layanan menjadi terhambat karena kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). 

Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Bekasi Kota Kunto Wibowo menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan miskomunikasi yang terjadi antara peserta maupun petugas di lapangan. Pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan Pemkot Bekasi. 

"Kami melayani dengan sepenuh hati dan totalitas. Kebijakan WFH memang diterapkan, namun pegawai tetap bekerja secara profesional," kata Kunto kepada Ayobekasi.net, Rabu (14/10/2020).

AYO BACA : Ahli Waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi Terkatung-katung, hanya Dilayani Satpam dan Petugas Kebersihan

Dia juga menegaskan bahwa persyaratan dan dokumen yang diwajibkan merupakan bagian dari proses verifikasi, bukan ditujukan untuk menyulitkan peserta atau membuat proses klaim menjadi rumit.  

"Kami tidak sedikitpun punya niatan untuk menyulitkan peserta atau ahli warisnya. Berbagai persyaratan dibutuhkan untuk menjamin bahwa klaim tersebut tepat sasaran dan jatuh kepada orang yang berhak menerimanya," ujarnya. 

Terkait pemberitaan yang menyebut bahwa hanya petugas kebersihan yang melayani peserta, Kunto juga memberikan klarifikasi. Petugas tersebut merupakan helper yang diperbantukan mengurus administrasi peserta sekaligus memberi kemudahan bagi mereka terkait proses administrasi.  

AYO BACA : 15 Pasien Covid-19 Diisolasi di The Green Hotel Bekasi

"Mereka adalah helper yang tidak memiliki tugas ganda selain membantu proses administrasi peserta," ujarnya. 

Di lain sisi mengenai klaim jaminan kematian yang dianggap berbelit, Kepala Bidang Pelayanan BP Jamsostek Bekasi Kota Fitriana Sri Puji Rahayu menjelaskan bahwa proses verifikasi dokumen memang memerlukan waktu yang lebih lama dibanding klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Sekali lagi, agar manfaat jaminan tersebut tepat sasaran. 

"Kami bekerja secara profesional sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku mengenai persyaratan klaim jaminan kematian. Proses verifikasi diperlukan agar manfaat dari jaminan ini tidak salah sasaran. Sama sekali tidak untuk menyulitkan proses klaim peserta maupun ahli waris," katanya.  

Lebih lanjut ia berharap masyarakat Kota Bekasi bisa memahami segala prosedur dan protokol kesehatan yang memang diberlakukan di wilayah ini. Adapun proses layanan antrean yang dirasa cukup lama, hal itu merupakan bagian dari proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti.  

"Proses klaim kematian atau JHT sebenarnya sangat mudah dan proses pencairannya pun tidak lama. Kami hanya memerlukan verifikasi bahwa benar yang bersangkutan adalah yang berhak menerima manfaat," ujar Fitri. 

AYO BACA : Kasus Covid-19 di Bekasi Tambah 35 Jadi 3.545 Orang

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar