Yamaha

KJP Plus Tahap 2 Cair Maksimal 27 Oktober 2020? Begini Penjelasannya!

  Jumat, 23 Oktober 2020   Aini Tartinia
ilustrasi distribusi KJP Plus/ Suara.com

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Jelang akhir Oktober 2020, netizen di media sosial terus mempertanyakan kapan pencairan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020. Bahkan ada yang memperkirakan waktu tunggu paling mentok 27 Oktober 2020. Benarkah?

Kemungkinan pencairan dana KJP Plus tingkat SD, SMP, dan SMA ke rekening dilakukan di atas tanggal 20-an. Jadi, kalian bisa saja menunggu sampai pekan depan sebelum hari ditetapkannya cuti bersama oleh pemerintah.

Sebab, jika sebelumnya melihat jadwal pencairan dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2020, pertama cair yakni pada 20 Juli 2020 hingga 23 Juli 2020. Lalu, pencairan kedua pada 19 Agustus 2020 hingga 25 Agustus 2020 dan pencairan ketiga pada 22 September 2020 hingga 25 September 2020.

Diperhatikan dari tanggal pencairan selama 3 bulan tersebut, maka kemungkinan prediksi KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 cair antara 21 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Lalu, bagaimana kata pihak Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta menanggapi prediksi tersebut?

"Untuk pencairan Oktober 2020 saat ini masih proses. Jika prosesnya sudah selesai, pengumuman pencairan pasti akan dipublikasikan melalui akun IG P4OP atau Dinas Pendidikan. Mohon ditunggu," ujar akun Instagram resmi @upt.p4op.  

AYO BACA : Apakah Vaksin Mengandung Babi dan Dibuat dalam Waktu Singkat? Cek Faktanya di Sini!

Jika merujuk pada jadwal pendataan, 5 hari yang lalu ialah mekanisme terakhir data final penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 ditetapkan. Setelah melewati tahapan tersebut, nama murid atau putra dan putri kalian yang terdaftar sebagai calon penerima tinggal menunggu pencairan dana ke rekening masing-masing.

Diketahui, agar bisa mendapatkan pencairan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 kali ini melewati 4 tahapan terlebih dahulu. 1 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020, Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasalkan dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah.

Selain itu, pada jadwal yang sama, calon penerima yang terdaftar haus melengkapi berkas melalui sekolah. Kemudian, 9 Oktober 2020 hingga 12 Oktober 2020 verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. Terakhir, 13 Oktober 2020 hingga 15 Oktober 2020 merupakan proses data final penerima ditetapkan.

Adapun besaran dana perbulan yang akan diterima calon penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 adalah :

Tingkat SD/Sederajat: Dana sebesar Rp250 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp135 ribu dan dana berkala Rp115 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SD swasta Rp130 ribu.

AYO BACA : JADWAL PENCAIRAN BLT GURU HONORER: Proses Kajian Masih Berjalan di Kemendikbud dan Kemenag

Tingkat SMP/Sederajat: Dana sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp185 ribu dan dana berkala Rp115 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMP swasta Rp170 ribu.

Tingkat SMA/Sederajat: Dana sebesar Rp420 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp235 ribu dan dana berkala Rp185 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMA swasta Rp290 ribu.

Tingkat SMK/Sederajat: Dana sebesar Rp450 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp235 ribu dan dana berkala Rp215 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMK swasta Rp240 ribu.

PKBM: Khusus untuk pusat kegiatan belajar masyarakat akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp185 ribu dan dana berkala Rp115 ribu.

Lembaga kursus: Khusus untuk lembaga kursus pelatihan akan mendapatkan dana sebesar Rp1,8 juta per semester.

Selama pandemi Covid-19 ini, dana rutin dan dana berkala dapat digunakan setiap bulan untuk belanja kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Untuk kebutuhan pendidikan ialah termasuk menunjang biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

AYO BACA : PENGUMUMAN PRAKERJA GELOMBANG 11: Seminggu Lagi Buka? \

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar