Yamaha

Menteri Airlangga Sebut BPOM Punya Peran Besar terhadap Vaksin Anti Covid-19

  Jumat, 30 Oktober 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi vaksinasi anti corona/ shutterstock

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pihak yang paling menentukan soal vaksin anti covid-19. BPOM yang kemudian akan mengatur peredaran dan vaksinasi ke masyarakat. 

Airlangga menegaskan, pihak BPOM sementara ini akan mengevaluasi hasil pelaksanaan uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19.

AYO BACA : Harian Covid-19 Indonesia Turun Lagi, Hari Ini Ada Penambahan 3.565 Kasus (Update 29 Oktober 2020)

"Vaksin itu pintunya ada di Badan POM, FDAnya Indonesia, tentu prosedur clinical trial harus dipenuhi, dan kemarin disampaikan klinikal trial yang di Bandung ini intern report minggu pertama Desember itu hasilnya bisa dievaluasi," ucap Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, dalam Suara.com, Jumat (30/10/2020).

Airlangga menuturkan, BPOM akan melakukan serangkaian kunjungan lagi ke produsen-produsen vaksin untuk memastikan produksi vaksin aman untuk masyarakat Indonesia.

AYO BACA : Kota Bogor Catat 33 Kasus Baru Covid-19

"Kemarin ke China kemudian ke G42, juga ke Inggris, produksi dilihat sehingga cara pembuatan obat yang baik, protokol uji klinis, tentu utamanya untuk keselamatan aman dan efektif," jelas dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pengadaan vaksin Covid juga terus berjalan. Rencananya vaksin yang telah di uji klinis oleh negara lain juga akan masuk ke dalam negeri pada Desember.

Kemudian, tambah Airlangga, vaksin yang masuk tersebut akan diuji lagi oleh BPOM, sehingga dapat dipastikan layak atau tidak disuntikkan ke masyarakat Indonesia.

"Diharapkan BPOM bisa mengevaluasi karena BPOM juga mendapatkan laporan uji klinis di negara lain termasuk di Brazil," pungkas dia.

AYO BACA : Aplikasi Monitoring Perubahan Perilaku Pantau 3,8 Juta Titik

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar