Yamaha

F-PSI DKI Kritik Penghapusan Rute LRT Velodrome-Dukuh Atas

  Senin, 09 November 2020   Aini Tartinia
ilustrasi. Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta. Foto: Mahmud Muhyidin via Republika

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM – Pemeprov DKI Jakarta berencana menghapus rute Light Rapid Transit (LRT) Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas. Penghapusan rute tersebut masuk dalam paparan Dinas Perhubungan DKI pada 22 Oktober 2020 dan sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan pada 17 September 2020. Namun hal tersebut justru mendapatkan kritik dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

"Lalu rute Velodrome-Dukuh Atas 9 km dihapus. Berarti mengacak-acak rute yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dan bisa mematikan proyek ini," ujar anggota DPRD Fraksi PSI DKI Jakarta, Eneng Malianasari, dalam keterangan tertulis, Senin, (9/11/2020).

Rute LRT Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Proyek LRT Jakarta juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur di dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

Berdasarkan Perpres No.55 Tahun 2018, Pemprov DKI ditugaskan membangun LRT dengan panjang sekitar 100 km. Antara lain, dengan rute Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, Velodrome-Dukuh Atas 9 km, Kemayoran-Kelapa Gading 21,6 km, dan Joglo-Tanah Abang 11 km.

AYO BACA : Hari Ini, Underpass Senen Extension Uji Coba Mulai Pukul 16.00 – 19.00 WIB

Kemudian, rute Puri Kembangan-Tanah Abang 9,3 km, Pesing-Kelapa Gading 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta 18,5 km, dan Cempaka Putih-Ancol 10 km. Eneng mempertanyakan maksud penghapusan rute Velodrome-Dukuh Atas yang menjadi prioritas pembangunan.

“Rute Velodrome-Dukuh Atas adalah rute prioritas yang memiliki potensi penumpang sangat besar dan terintegrasi dengan MRT (Moda Raya Terpadu), KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek, dan Kereta Bandara di Dukuh Atas,” ujarnya.

Eneng mengatakan Pemprov DKI sedianya membangun rute LRT Velodrome-Dukuh Atas-Tanah Abang sejak perhelatan Asian Games berakhir atau akhir 2018. Namun, pembangunan tidak kunjung dimulai lantaran tidak ada kucuran dana ke PT Jakpro.

“Kami awalnya heran, mengapa Pemprov DKI tidak mau mengalokasikan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Dukuh Atas di APBD tahun 2018 hingga 2020. Rupanya, baru sekarang ketahuan bahwa Pak Anies ingin menghapus rute ini,” ungkap Eneng.

AYO BACA : Siaga Banjir, Dinas Perhubungan Jakarta Barat Siapkan Puluhan Petugas dan Mobil Derek

Eneng menuturkan proyek LRT Velodrome-Dukuh Atas sangat dibutuhkan warga di kawasan timur dan utara Jakarta. Dia mendesak Anies segera menjalankan proyek LRT sesuai ketentuan di Perpres Nomor 55 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

“Jika anggaran Pemprov DKI tidak cukup, maka bisa dibiayai lewat pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan. Tidak ada larangan untuk membiayai proyek LRT pakai pinjaman PEN," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam paparan Dinas Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengurangi alokasi rute LRT yang akan dikelola Pemprov DKI dari 100 km menjadi 23,2 km. Yakni, Kelapa Gading-JIS (Jakarta International Stadium) 8,2 km, Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, Velodrome-Klender 4,1 km, dan Klender-Pondok Bambu-Halim 5,2 km.

Sementara itu, rute Pulo Gebang-Joglo sepanjang 32,8 km diserahkan ke swasta melalui skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). Rute ini melalui Jalan Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof. Dr. Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.

Dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah untuk menjadi jumpstart pemulihan ekonomi. 

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman belum lama ini mengemukakan, salah satu skema pembiayaan infrastruktur daerah akibat pandemi Covid-19 diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020. Isinya tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah adalah melalui Pinjaman PEN Daerah yang disalurkan melalui Special Vehicle Mission Kementerian Keuangan PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero) (PT SMI). 

Pinjaman PEN daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerahnya. 

AYO BACA : Ini 6 Ruas Tol di Jabodetabek yang Akan Beroperasi November & Desember

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar