Yamaha

Ada Wacana Rekonsiliasi Politik Pasca-kepulangan HRS, Pengamat: Rekonsiliasi yang Salah Kaprah

  Kamis, 12 November 2020   Icheiko Ramadhanty
Habib Rizieq Syihab. (suara.com/Oke Atmaja)

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Wacana rekonsiliasi nasional kembali mengemuka mengiringi kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air. Pengamat Politik Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, angkat bicara mengenai wacana tersebut.

Dia sepakat jika wacana tersebut memang benar adanya, karena rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Namun, Karyono menyayangkan yang terjadi bahwa wacana rekonsiliasi tersebut mengalami bias makna dan salah kaprah.

“Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta, Kamis (12/11/2020).

Dari aspek urgensi, kata Karyono, rekonsiliasi memang diperlukan karena mengingat sepanjang perjalanan bangsa Indonesia masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Pasalnya, Karyono beranggapan rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik. “Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memperuncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu,” ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan nantinya yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit.

“Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” tutur dia.

Sebelumnya, Karyono membeberkan wacana rekonsiliasi salah kaprah juga pernah didengungkan saat Pilpres 2019 yang berujung rusuh. Kondisi itu, seketika membuat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut.

Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih "the winner doesn't take it all", pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi.

Berangkat dari fakta empirik ini, Karyono mengatakan, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Menurutnya, mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif.

“Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk "berdamai" mencari titik temu dengan kubu HRS maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan,” kata dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar