Yamaha

Dinilai Berkontribusi Pemasukan Pajak, Asosiasi Pariwisata Minta Anies Tak Lagi Berlakukan PSBB

  Selasa, 17 November 2020   Icheiko Ramadhanty
ilustrasi PSBB (dok)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. DKI Jakarta masih menjadi pusat sebaran kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 25,4% atau sebanyak 117.462 kasus (data per tanggal 15 November berdasarkan situs resmi covid19.go.id.

Himpunan asosiasi industri pariwisata, Visit Wonderful Indonesia Board (VIWI), menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik total maupun transisi yang diberlakukan oleh beberapa daerah, masih rendah.

Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat yang membahayakan seperti pengumpulan massa secara besar, namun tidak ada sanksi tegas atas kejadian tersebut.

Namun di satu sisi khususnya sektor jasa pariwisata serta yang terkait, VIWI menganggap mereka telah patuh mengikuti segala protokol dan aturan yang diberlakukan dalam rangka menekan laju penyebaran virus. 

"Sektor usaha sangat terpukul akibat PSBB Total serta PSBB Transisi karena terjadinya pembatasan aktifitas yang mengakibatkan penurunan minat dan daya beli masyarakat, yang tentunya berujung pada penurunan pendapatan sektor industri juga pajak daerah," ungkap VIWI dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Selasa (17/9/2020).

Menyikapi kondisi usaha yang semakin buruk, VIWI Board sebagai himpunan dari 18 asosiasi industri pariwisata nasional mengambil sikap dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar mencabut PSBB Transisi di DKI Jakarta.

Hal ini karena DKI Jakarta menjadi parameter ekonomi nasional. VIWI juga meminta agar Anies tidak memberlakukan pembatasan pengunjung dan jam operasional usaha. VIWI menilai sektor usaha selama ini telah taat, patuh dan siap dengan protokol kesehatan kenormalan baru.

"Semestinya sebagai sektor yang memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak dapat diberikan pelonggaran untuk berusaha. VIWI Board juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta tidak lagi memberlakukan PSBB," tegasnya.

VIWI Board menegaskan bahwa sektor usaha pariwisata merupakan sektor yang paling  terdampak akibat pandemi, karena larangan bepergian, berkumpul, dan melakukan aktifitas besar.  

“Kami dari sektor usaha telah siap dengan protokol Kesehatan sesuai aturan Kesehatan dan industri. Mulai dari hotel, restoran, mal, taman hiburan, transportasi darat, penerbangan, tour operator, dan travel agent semuanya telah siap," tegas Hariyadi B Sukamdani, Ketua Penggerak VIWI Board.

"Kami antisipasi segala hal yang memungkinkan terjadinya penyebaran Covid-19” tambahnya.

Sebagai informasi, VIWI Board dibentuk pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan sinergitas industri untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Sejak didirikan, VIWI Board senantiasa menjadi mitra kerja pemerintah untuk kemajuan pariwisata Nasional dan kini memiliki 18 anggota.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar