Yamaha

Pemuda Pancasila Jaktim Sebut UU Ciptaker Penting untuk Majukan Iklim Investasi

  Rabu, 25 November 2020   Budi Cahyono
Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur Noman Silitonga. (dok)

JAKARTA TIMUR, AYOJAKARTA.COM – Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Pro-kontra masih terjadi hingga saat ini.

Demonstrasi mahasiswa dan elemen lainnya belangsung hampir di seluruh Tanah Air untuk menolak disahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Pembahasan tersebut disampaikan dalam webinar UU Cipta Kerja dan Polemik Demonstrasi Berujung Vandal Anarki, Rabu (25/11/2020).

Menanggapi persoalan itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur Noman Silitonga berpendapat demonstrasi menolak UU Ciptaker tersebut banyak menampilkan praktik vandalisme – anarkisme.

“Dihiasi banyaknya vandalisme dan anarkisme membuat demo menolak UU Ciptaker tersebut tidak mendapatkan simpati dari masyarakat,” kata Noman Silitonga melalui keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta, Rabu (25/11/2020).

Dia mengemukakan, dari sejumlah aksi yang digelar bukan menjadi instrumen etik untuk menyampaikan aspirasi, yang terjadi justru praktik anarkisme dan vandalisme.

Seperti diketahui, kata Norman, sejumlah fasilitas publik dirusak dan dibakar, gedung-gedung pemerintah dihancurkan, fasilitas kendaraan dihanguskan.

“Playing victim disebar seolah-olah aparat kepolisian adalah musuh yang memantik rusuh. Tentu saja, aksi demonstrasi sah dalam sistem demokrasi, tetapi praktik vandalisme, anarkisme, dan perusakan tak bisa diterima secara hukum,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Noman, mahasiswa dan elemen lain yang menolak UU Ciptaker bisa mengajukan legislative review di DPR atau uji materi (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi untuk menghindari praktik rusuh dan vandalisme.

Buntut penolakan UU Ciptaker, muncul ide 'pembangkangan sipil' untuk mengajak publik tidak percaya terhadap pemerintah. Bahkan, mereka menolak melakukan uji materi di MK dengan alasan bahwa hakim MK tak bisa dipercaya karena dipilih oleh DPR dan Pemerintah.

“Pembangkangan sipil tentu menjadi prensenden buruk terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Tidak sekadar inskonstitusional, pembangkangan sipil berpotensi untuk menyulut konflik berkepanjangan yang berujung pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap sistem hukum. Tentu ini alarm bahaya bagi demokrasi di Indonesia,” paparnya.

Di masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhada iklim investasi. Pemerintah berusaha untuk menggenjot realidasi investasi yang tak kunjung meningkat beberapa waktu terakhir.

“Bagaimanapun, investasi akan memicu tumbuhnya lapangan pekerjaan. Bila investasi lesu tentu berimbas pada sulitnya lapangan kerja baru yang berimplikasi pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Jutaan Lapangan Kerja

Dari data yang didapatkan Noman, kondisi demografi Indonesia menuntut jutaan lapangan kerja baru tiap tahun. Pada proyeksi rencana tenaga kerja 2020-2024 Kemenaker, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan naik menjadi 138,83 juta pada 2024.

Artinya, ada peningkatan 12 juta pekerja dari 2019, atau 2 juta per tahun. Bila dikalkulasi, Indonesia butuh sekitar 2 juta lapangan kerja tiap tahun untuk menyerap tenaga kerja baru.

“Pada konteks inilah, UU Omnibus Law Ciptaker dirasa penting untuk memajukan iklim invesrasi. Data menyebutkan, iklim investasi di Indonesia saat ini dalam kondisi buruk. Hal tersebut dilihat dari indeks daya saing global menurut World Economic Forum tahun 2019 dimana Indonesia berada di peringkat ke-50,” tambahnya.

Berdasarkan data World Economic Forum, Indonesia berada di urutan ke-95 dari 137 negara terkait labor market efficiency . Indonesia juga berada diposisi  ke-80 dari 137 negara dari sisi kesiapan teknologi oleh badan penelitian dan pengembangan serta universitas.

Noman menambahkan, variabel paling berpengaruh terhadap lesunya investasi adalah tumpang tindih regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia.

“Karena itu, penumpukan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah mesti segera diluruskan dengan penerapan UU Omnibus Law Ciptaker,” ucapnya.

Dia menyesalkan, sejumlah pihak masih menilai UU Ciptaker elitis dan terkesan tidak berpihak pada pekerja. Padahal, UU Ciptaker adalah bentuk upaya pemerintah mencari titik keseimbangan antara melindungi yang bekerja dan membuka lapangan kerja baru.

“Upaya membuka lapangan kerja dan usaha dengan melindungi pekerja dan pengusaha tidak bisa dipertentangkan dalam UU Ciptaker,” sambungnya.

Namun demikian, Noman melanjutkan, UU Ciptaker yang tersiar di publik hari ini adalah narasi pro pengusaha untuk investor kelas kakap hingga mengerdilkan pengusaha kecil-menengah dan UMKM.

“Padahal, narasi tersebut tidaklah benar. Justru sebaliknya, UU Ciptaker akan memberikan kemudahan berusaha untuk semua investor baik kelas besar, kecil menengah maupun mikro,” imbuhnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar