Yamaha

Hanya 197 Kampanye yang Dibubarkan, dari 1.820 Kampanye Melanggar di Pilkada 2020

  Rabu, 25 November 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi Pilkada serentak/ Republika

RAWASARI, AYOJAKARTA.COM - Selama mas akampanye dlaam Pilkada serentak 2020, terdapat 1.820 kampanye yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Namun, dari sejumlah itu, hanya 197 saja yang dibubarkan.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengungkapkan, sudah ada 75.075 kampanye tatap muka yang dilakukan calon kepala daerah di 270 daerah Pilkada 2020.

AYO BACA : PILKADA 2020: Cabup Indramayu Daniel Muttaqien Terkonfirmasi Covid-19, Satgas Siapkan 7 Titik Karantina

Afifuddin merinci dari puluhan ribu kampanye tatap muka yang diselenggarakan sejak 2 September hingga saat ini, ada 1.820 kampanye yang melanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Kalau ada praktek kampanye yang melanggar prokes yang diatur dalam PKPU kami memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, jika satu jam setelah diperingatkan tidak bubar maka kami dengan polisi satpol pp akan membubarkan," kata Afifuddin dalam diskusi dari Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

AYO BACA : Pilkada 2020, PWI Minta Wartawan Menjaga Marwah dan Integritas

Ribuan pelanggaran saat kampanye itu, pihak Bawaslu sudah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 1.715 surat peringatan, dan 197 kampanye dibubarkan karena mengabaikan peringatan tersebut.

"Yang kita bubarkan sudah banyak sekali juga dan kalau ada tindakan lain yang dianggap melanggar peraturan lainnya itu pihak kepolisian yang menindaklanjuti," jelasnya.

Afifuddin juga menyebut kebanyakan calon kepala daerah belum banyak yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan kampanye.

"Akun (media sosial) yang dilaporkan sebagai akun pribadi maupun tim sukses itu sampai 5-6 ribuan ke KPU, tapi ternyata yang dipilih sebagai metode kampanye tidak banyak dangan cara daring," ungkapnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, ada 194 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada masuk dalam zona resiko rendah atau tinggi, 57 sisanya masih dalam zona resiko rendah.

AYO BACA : Survei Indikator Politik Indonesia, Suara Warga Tak Setuju Pilkada Berasal dari Luar Daerah Penyelenggara

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar