Yamaha

Biarkan Kerumunan Massa FPI, Ombudsman Nilai Komunikasi Anies dengan Forkopimda Buntu!

  Jumat, 27 November 2020   Fitria Rahmawati
Anies Baswedan saat menjenguk Rizieq Shihab/ dok via Suara.com

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Kerumunan massa saat Ketua FPI, Rizieq Shihab ke Indonesia menjadi polemik baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah terkesan membiarkan kerumunan tersebut, mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno Hatta, pengajian yang tak menerapkan protokol kesehatan, hingga acara pernikahan yang menimbulkan potensi klaster penularan corona. 

Deretan kasus tersebut dinilai Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sebagai bentuk kebuntuan komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, meminta Anies memperbaiki komunikasinya. Anies semeskinya memberlakukan sanksi yang sama terhadap orang yang berbeda jika melanggar hukum, terutama soal pelanggaran protokol kesehatan.

AYO BACA : RS Ummi Belum Swab Rizieq Shihab: Dari Hasil Screening di Tim Kami, Alhamdulillah Tidak Mengarah ke Covid-19

Teguh menilai, unsur Forkopimda yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kajati, dan Pangdam itu perlu dilibatkan demi menegakkan protokol kesehatan.

"Mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki komunikasi mereka terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta," ujar Teguh kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Menurut Teguh, komunikasi Anies yang kurang baik dengan Forkopimda terlihat saat acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria malah hadir ke kegiatan penuh kerumunan.

AYO BACA : Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Desak Tes Swab

Selain itu saat penurunan baliho Habib Rizieq, komunikasi Anies juga dianggap buruk. Sebab tugas yang seharusnya dikerjakan Satpol PP malah sampai dilakukan oleh TNI.

“Kerumunan massa di Petamburan, kehadiran Wagub di acara Maulid Nabi di Tebet, kunjungan Gubernur ke rumah HRS, pemanggilan Gubernur dan jajaran oleh Polda Metro Jaya, dan terakhir penurunan baliho oleh Kodam Jaya, bukan oleh Satpol PP, adalah bukti nyata buruknya komunikasi dan koordinasi Forkopimda dalam penanganan Covid,” tuturnya.

Teguh juga meminta Forkopimda DKI Jakarta mempelajari lebih jauh tentang seluruh regulasi terkait penerapan PSBB di Jakarta yang sudah didelegasikan kewenangannya oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/239/ 2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta.

“Para pimpinan tersebut seyogyanya faham bahwa sejak adanya pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat maka kewenangan penanganannya menjadi tanggung jawab pemimpin daerah termasuk aparat penegak hukum,” pungkasnya.

AYO BACA : Kasus Suap Menteri Edhy: Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin Serahkan Diri

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar