Yamaha

Buntut Kerumunan di Petamburan, Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakarta Pusat & Kadinas LH, Ini Alasannya!

  Sabtu, 28 November 2020   Eries Adlin
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/instagram @aniesbaswedan

 

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kerumunan yang muncul akibat keramaian pada perayaan maulid Nabi Muhammad dan pernikahan anak dari Imam Besar Front Pembela Isla (FPI) terus ‘memakan’ korban. Setelah beberapa jenderal polisi dicopot jabatannya, kini pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang jadi sasaran.

Dua pejabat yakni Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Andono Warih dicopot oleh Anies Baswedan. Keduanya dianggap lalai dan abai dalam mematuhi arahan dan instruksi Gubernur DKI Jakarta itu.

Pencopotan Bayu dan Andono Warih dilakukan berdasarkan hasil audit dari Inspektorat DKI Jakarta.

“Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir dalam keterangan tertulis, Sabtu (28 November 2020), seperti dilansir republika.co.id.

Menurut Chaidir, keduanya dicopot dari jabatannya masing-masing terhitung per 24 November 2020. Keduanya kemudian dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga ada penugasan lebih jauh.

Pemeriksaan oleh inspektorat diketahui berdasarkan dari instruksi gubernur kepada Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan gubernur pada jajaran wilayah.

Dalam auditnya, Inspektorat tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, dan Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, serta Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Sebelumnya, Gubernur Anies merilis lima langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam koordinasi wilayah. Meski semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

Salah satu dari lima butir arahan itu terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI atau menfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan massa.

“Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa,” ungkap Chaidir.

Setelah acara tersebut, Gubernur Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kelalaian dalam melaksanakan perintah.

“Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada.”

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar