Yamaha

Pemkot Bogor Tak Jadi Cabut Laporan RS Ummi, Plin-Plan?

  Selasa, 01 Desember 2020   Fitria Rahmawati
Kabid Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor, Agustian Syach / Republika

KOTA BOGOR, AYOJAKARTA.COM - Kota Bogor belum lama ini melaporkan RS Ummi lantaran dianggap menghalangi kinerja Satgas Covid-19 untuk menegakkan protokol kesehatan terkait dirawatnya Ketua FPI Rizieq Shihab. Lantaran menutup informasi soal pentolan FPI tersebut dan tidak kooperatif, RS Ummi pun dilaporkanke kepolisian. Pemkot Bogor sempat akan mencabut laporan tersebut, namun kini tak jadi mencabutnya.

AYO BACA : Pemkot Bogor Hentikan Laporan Polisi Terkait Kasus RS Ummi

Kabid Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor, Agustian Syach menuturkan, proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus berjalan. Setelah pihaknya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, kasus itu diputuskan terus berjalan. 

AYO BACA : Polda Jabar: Laporan RS Ummi Bogor Tak Bisa Dicabut!

"Itu kan masih pertimbangan, di Satgas kan Pak Wali bicara sebagai ketua, ada Pak Kapolres sebagai wakil dan Pak Dandim sebagai wakil juga, dan sudah berkoordinasi kita akan lanjutkan," katanya kepada wartawan di Mapolresta Bogor Kota, Senin (30/11/2020) malam WIB.

Agustian mengungkapkan, kedatangannya ke Mapolresta Bogor Kota untuk memenuhi panggilan dari penyidik kepolisian terkait laporan Satgas Covid-19 yang ditujukan kepada RS Ummi.

"Kami dari Satgas Covid-19 Kota Bogor memenuhi panggilan dari Polresta Bogor Kota, terkait laporan kami. Kita persiapkan bahan-bahan yang kemarin sudah kita kumpulkan, fokus kepada penanganan kemarin saja," jelas kepala Satpol PP Kota Bogor tersebut.

Adapun saksi yang dipanggil oleh bagian reserse kriminal Polresta Bogor Kota, yakni empat orang perwakilan dari MER-C dan direktur RS Ummi. Proses pemeriksaan masih terus berlanjut hingga larut malam.

AYO BACA : Tes Swab Rizieq Dianggap Ilegal, MER-C Akui Tak Punya Laboratorium Tes Corona

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar