Yamaha

Daftar Sanksi Administrasi 7 Jenis Pajak yang Dihapus Pemprov DKI

  Kamis, 17 Desember 2020   Aini Tartinia
ilustrasi pajak/ pixabay

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tujuh jenis pajak.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak atau Penghapusan Sanksi administrasi Tahun 2020.

AYO BACA : 2 Januari 2021 Pemprov DKI Kirim SPPT PBB Secara Elektronik, Simak Alurnya!

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani mengatakan, tujuh jenis pajak yang dihapus sanksi administrasinya yakni pajak hotel, pajak  restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, PBB-P2, dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Khusus untuk PKB hanya diperuntukan bagi kendaraan umum berpenumpang.

“Namun, untuk pokoknya tidak kita hapuskan. Kita hapuskan otomatis tanpa permohonan sampai 30 Desember 2020 mendatang,” kata Tsani dikutip dari beritajakarta.id, Rabu (16/12/2020).

AYO BACA : Taat Bayar Pajak, 27 WP Depok Diberi Penghargaan

Dia menjelaskan, sementara untuk PSBB-P2 dan juga pajak kendaraan bermotor khusus angkutan umum berpenumpang, terdapat kebijakan tambahan.

Kebijakan tambahan itu terdiri dari pemotongan pokok pajak 20% untuk PBB-P2, serta potongan pokok pajak 50% untuk pajak kendaraan bermotor khusus angkutan umum berpenumpang.

“Keringanan pokok pajak diberikan jika tidak ada tunggakan di tahun sebelumnya dan pembayarannya sebelum tanggal 30 Desember 2020,” pungkasnya.

AYO BACA : Samsat Kota Bogor Bebaskan Denda Pajak Kendaraan hingga 23 Desember

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar