Yamaha

Bukan PSBB, Pemerintah Berlakukan PPKM di Pulau Jawa-Bali, Apa Bedanya?

  Kamis, 07 Januari 2021   Aini Tartinia
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto / instagram

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembatasan gerak masyarakat di tengah pandemi Covid-19 khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa dan Bali. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan yang dilakukan ini bukan untuk melarang kegiatan masyarakat. 

"Jadi, tentu yang terkait dengan logistik dan kegiatan perekonomian bisa terus berjalan, tapi tentu mobilitasnya, misal penerbangan itu kan sudah ada regulasinya terkait PCR test dan lainnya," kata Airlangga saat konferensi pers virtual di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (7/1/2021).

Untuk itu, pemerintah mengubah istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Airlangga menekankan, melalui PPKM, pemerintah mengatur tempat-tempat yang menciptakan kerumunan di Jawa dan Bali.

Misalnya, di sektor perkantoran harus melaksanakan kerja dari rumah atau work from home dengan kuantitas pegawai hanya 75% dan masih memberlakukan pendidikan secara daring atau online. 

AYO BACA : PSBB JAWA – BALI: Analis Prediksi Berimbas Akan Marak Aksi Jual Saham

Adapun, sektor mendasar seperti kebutuhan pokok, dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Begitu juga di sektor konstruksi, yang beroperasi 100% dengan protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk operasional mal dan pusat perbelanjaan, pembatasan jam operasional dilakukan hingga batas pukul 19.00 WIB. Sedangkan, kegiatan restoran untuk makan atau minum di tempat (dine-in) sebesar 25% dan pemesanan makanan melalui pesan antar atau di bawa pulang tetap diizinkan.

"Yang diatur pemerintah adalah di daerah ramai. Tempat di mana berkumpul apakah itu di mal, pasar, dine in atau di perkantoran. Memang klaster saat sekarang semakin banyak tidak hanya klaster perkantoran, tapi juga rumah tangga," ujarnya.

Sementara itu, untuk tempat ibadah dilakukan pembatasan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan, fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial dan kebudayaan dihentikan dan moda transportasi umum dilakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional.

"Sekali lagi ini pembatasan bukan pelarangan sehingga tentu kita juga mendorong mobilitas. Kalau tidak perlu ya di rumah tidak perlu berpelesir. Karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua, jadi tentu kita hanya yang esensial dan diperlukan saja," terangnya.

Airlangga menjelaskan, tidak semua wilayah di Jawa dan Bali diterapkan PPKM, hanya:

AYO BACA : PSBB JAWA – BALI: Airlangga Sebut Disambut Positif Pelaku Pasar Modal


1. Seluruh wilayah DKI Jakarta

2. Jawa Barat: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Cimahi, Depok, dan Bandung Raya.

3. Banten: Kabupaten dan Kota Tangerang, Tangerang Selatan.

4. Jawa Tengah: Semarang raya, Banyumas raya, Surakarta, dan sekitarnya.

5. DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulonprogo.

6. Jawa Timur: Surabaya raya dan Malang raya. 

7. Bali: Kabupaten Badung, Denpasar, dan sekitarnya.

"Gubernur atau kepala daerah masing-masing merupakan pemegang komando yang akan menerapkan pembatasan dengan berpedoman pada parameter yang telah ditetapkan," tandas Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian RI ini.

AYO BACA : PSBB Jawa-Bali, Pemprov Jawa Barat Nilai Sudah Tepat

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar