Yamaha

Apa Bedanya PPKM dengan PSBB? Begini Pendapat Wagub Jatim

  Jumat, 08 Januari 2021   Budi Cahyono
Ilustrasi

SURABAYA, AYOJAKARTA.COM -- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pun mengamini hal tersebut. Terkait hal itu, Emil mengaku akan melakukan rapat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Insyaallah tidak ada perubahan, rencana Gubernur langsung bersama Pangdam, Kapolda. Kami juga ikut bersama Forkopimda kabupaten / kota akan membahas," beber Emil, Jumat (7/1/2021).

AYO BACA : PPKM Jawa – Bali, Ini 5 Instruksi Kapolri untuk Kapolda

Emil menambahkan, rapat tersebut akan dilakukan hari ini bersama sejumlah instansi terkait. Menurutnya, kepala biro hukum kini masih merumuskan tindak lanjut dari surat edaran dari Mendagri tersebut. Sebab, pelaksanaan PPKM tinggal beberapa hari lagi, yakni pada Senin (11/1/2021).

Ia menegaskan, ada sejumlah perbedaan antara PPKM dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya dilakukan pada sejumlah daerah di Jatim. Merujuk dari surat edaran Mendagri, sambung dia, pertama tentang work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Emil menyebut, pemerintah pusat membatasi kawasan perkantoran hanya diperbolehkan terisi dengan kapasitas 25 persen saja.

"Kalau PSBB tidak ada kantor yang buka. Kecuali, sektor yang diperbolehkan," sambung suami dari Arumi Bachsin itu.

AYO BACA : Langgar Prokes, Dua Restoran di Kembangan Ditutup Sementara

Yang kedua adalah tentang pendidikan. Di dalam surat edaran Mendagri disebutkan hanya memperbolehkan melakukan pembelajaran melalui online atau secara daring. Sampai saat ini, Emil menegaskan pembelajaran di Jatim masih menggunakan metode tersebut.

Yang ketiga adalah kapasitas dari tempat ibadah. Dalan aturan itu, disebutkan hanya diperkenankan kapasitas terisi 50 persen saja. Kata Emil, hal tersebut pun dinilai masih terjaga di Jatim.

"Makan yang beda. Makan ini 25 persen," pungkas dia.

Sebelumnya, PSBB akan diberlakukan lagi di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu pula dengan Pulau Jawa dan Bali. Usai pengumuman kala itu, selanjutnya istilah PSBB diganti dengan PPKM.

Rencananya, PPKM di Jawa-Bali akan diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Namun, hal tersebut masih dikoordinasikan oleh sejumlah instansi terkait perihal pelaksanaannya.(Praditya Fauzi)

AYO BACA : Wagub DKI Minta PSBB Dilaksanakan Seluruh Indonesia

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar