Yamaha

Jika Risiko Penularan Corona Meninggi, WFH dan Larangan Makan di Rumah Makan Bisa 100 Persen

  Jumat, 08 Januari 2021   Fitria Rahmawati
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian / Suara.com

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dan larangan makan di rumah makan bisa dilakukan 100%. Itu dilakukan untuk menekan angka penularan covid-19 jika meninggi.

Tito menegaskan, wfh 100% bisa saja dilakukan terutama dari para pekerja yang datang dari wilayah dengan klaster potensial penularan corona. Dengan demikian, ia meminta Pemda untuk memperhatikan kebijakan tersebut.

Hal itu menjadi salah satu konsentrasinya dalam penerapan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

AYO BACA : Ini Perbedaan PPKM Jawa-Bali dengan PSBB Jakarta

Tito menjelaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi selama 14 hari ke depan untuk melihat pelaksanaan Inmen tersebut.

Inmen yang dikeluarkan per 6 Januari 2021 itu mengatur pembatasan mulai dari perkantoran, sekolah, tempat perbelanjaan dan sektor lainnya. 

"Kami akan lakukan evaluasi harian. Evaluasi harian, evaluasi mingguan. Evaluasi harian mingguan ini lihat, kalau sekarang kan 75% working from home, (penularan covid-19) masih terjadi dan klasternya di mana? Klasternya kantor, bisa (WFH) 100%," jelas Tito di Kantor Kemendagri, Jumat (8/1/2021). 

AYO BACA : PPKM Jawa – Bali, Ini 5 Instruksi Kapolri untuk Kapolda

Ia juga menyinggung penularan Covid-19 yang rentan muncul di tempat makan. Kalau misalkan aturan minimal 25% pengunjung bisa makan di tempat tidak membuat penularan melandai, maka bisa saja aturan tersebut dihilangkan. 

"Dine in bisa 100% (dilarang)," ujarnya. 

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa Inmen dibuat berdasarkan hasil rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Menko Maritim dan Investigasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

Inmen diterbitkan lantaran pemerintah melihat adanya pelonjakan kasus baru Covid-19 pasca masa liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Pemerintah pun memutuskan mengambil langkah tersebut untuk mengatisipasi penuhnya rumah sakit dan penularan yang meluas. 

"Tekniknya tentu bagaimana caranya agar kontak antar masyarakat dikurangi, kerumunan dibatasi, interaksi sosial dibatasi, penegakan penggunaan masker, penegakan pendisiplinan cuci tangan, itu yang harus dilakukan," ujarnya.

"Di samping itu memperbanyak fasilitas kesehatan terutama tempat karantina, ICU, RS bila perlu membangun fasilitas karantina tambahan."

AYO BACA : Apa Bedanya PPKM dengan PSBB? Begini Pendapat Wagub Jatim

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar