Yamaha

Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi Covid-19, Ridwan Kamil: Solusi Hari Ini Hanya Vaksin yang Turunkan Pandemi

  Kamis, 14 Januari 2021   Budi Cahyono
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menjadi sorotan setelah menyatakan enggan melakukan vaksinasi Covid-19. Politikus fraksi PDIP tersebut menolak vaksin Sinovac yang dinilainya belum selesai melakukan uji klinis tahap III.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Dia menyebut wakil rakyat memiliki tanggungjawab untuk membawa solusi paling rasional dalam mengentaskan pandemi Covid-19.

"Semua orang sebagai wakil rakyat, public figure dan pemimpin adalah memberikan semagat agar pandemi Covid-19 cepat selesai oleh solusi rasional. Solusi hari ini hanya vaksin yang bisa menurunkan (pandemi)," ungkap Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Kota Bandung, Rabu (13/1/2021).

Dia menyoroti pendapat Ribka yang menyebut vaksin Sinovac belum selesai melewati uji klinis. Ridwan Kamil menilai hal tersebut adalah miskomunikasi.

"Saya tidak mau mengomentari terlalu detail, tapi yang saya tahu tokoh ini menolak kalau vaksinnya belum selesai pengetesannya, tidak mau ambil risiko," ungkapnya.

Ridwan Kamil menilai penolakan tersebut wajar saja terjadi bila uji klinis vaksin belum selesai. Namun kenyataannya, BPOM telah mengumumkan bahwa pengetesan vaksin telah selesai, dinilai berhasil dan saat ini telah mengantongi fatwa halal dari MUI.

"Jadi saya kira mari sampaikan fakta kalau dari BPOM sudah berfatwa (sudah disetujui), dari MUI sudah berfatwa, artinya vaksin siap diedarkan dan disuntikkan sebagaimana kita mendapat vaksin penyakit lain di luar pandemi Covid-19," jelasnya.

Adapun penolakan Ribka terhadap vaksinasi bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, Ribka juga pernah menolak untuk menandatangani vaksin flu burung pada saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI. (Nur Khansa)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar