Yamaha

Anggota Komisi IX DPR: Vaksinasi untuk Benahi Penanganan Pandemi, Jangan Malah Lalai

  Kamis, 14 Januari 2021   Icheiko Ramadhanty
ilustrasi vaksin covid-19 (Ayojakarta/Budi Cahyono)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki, dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat telah menerima penyuntikan vaksin Sinovac, pada Rabu, (13/01/2021) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI, angkat bicara mengenai vaksinasi perdana yang dilakukan Indonesia. Dia meminta pemerintah agar pelaksanaan program vaksinasi ini menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program  vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk  memperbaiki penanganan pandemi Covid-19," ujar Netty dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Kamis (14/1/2021).

"Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," tanbahnya.

AYO BACA : Penyintas Covid-19, Anies dan Ariza Tidak Disuntik Vaksin

Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI  ini, mengaku  bahwa PKS sudah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah.

“Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin  yang digunakan. Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.

Masukan penting lainnya, kata Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini.

"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras  mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial," tuturnya.

AYO BACA : Kasus Covid-19 Tinggi, Pelaku Usaha Diminta Taat Aturan PSBB Ketat Jakarta

"Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," kata Netty

Oleh karena itu, dia menegaskan pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaanya.

Terkait penggunaan vaksin lain selain Sinovac, Netty meminta agar pemerintah menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak ikutan program vaksinasi. Salah satu yang diusulkan Netty yaitu pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat.

“Jangan  melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang  sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain," tegasnya.

AYO BACA : Negatif Covid-19, Syekh Ali Jaber Wafat karena Komplikasi Paru

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar