Yamaha

Sepekan PSBB Ketat Jakarta, Ribuan Pelanggar Prokes Ditindak Satpol PP

  Rabu, 20 Januari 2021   Budi Cahyono
Kepala Satpol PP DKI, Arifin/dok: beritajakarta.id

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Pada periode PSBB ketat 11-25 Januari 2021, Satpol PP DKI Jakarta bersikap tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Tak tanggung-tanggung, dalam sepekan penerapan PSBB ketat, Satpol PP menindak ribuan pelanggar prokes, di antaranya adalah penindakan atas pelanggaran penggunaan masker.

"Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, dalam keterangan tertulis resminya, Selasa (19/1/2021).

AYO BACA : Empat Pegawai Positif Covid-19, Layanan Publik Kantor Kecamatan Pasar Rebo Dialihkan

Arifin mengungkapkan, berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, hingga 18 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, sebanyak 2.345 orang telah ditindak lantaran melanggar penggunaan masker. Dia menyebut, dari jumlah itu, 2.315 orang di antaranya dikenakan sanksi kerja sosial.

"Lalu, sebanyak 30 orang mendapatkan sanksi denda administratif. Total denda yang terkumpul karena pelanggaran masker Rp 4,9 juta," jelas Arifin.

Dia mengungkapkan, ada satu unit restoran yang diberikan sanksi denda karena melanggar protokol kesehatan. Adapun denda yang terkumpul sebesar Rp2,5 juta.

AYO BACA : Hari Ini, Polres Metro Jaksel Gelar Perkara Kasus Kerumunan Raffi Ahmad cs

"Restoran atau rumah makan yang mendapat sanksi pembubaran dan teguran tertulis ada sebanyak 73 unit. Lalu, ada 11 unit yang mendapat sanksi pemberhentian sementara," ungkap dia.

Selain itu, Satpol PP DKI juga memberikan sanksi penutupan sementara selama 3x24 jam terhadap tiga perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Sedangkan sebanyak 23 perusahaan mendapatkan sanksi teguran tertulis. Ia menuturkan, total denda yang terkumpul selama sepekan PSBB ketat adalah Rp7,4 juta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan sejumlah pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu menindaklanjuti keputusan pemerintah yang memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Desember 2021.

Penerapan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

“Kami sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali. Maka kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama,” kata Anies.

AYO BACA : Skandal Nakes-Pasien Covid-19 Wisma Atlet, Bercinta di Kamar Mandi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar