Yamaha

Rutan Dijadikan Praktik Peredaran Narkoba, Gepma Desak Menkumham Copot Kakanwil Kemenkumham DKI

  Kamis, 21 Januari 2021   Budi Cahyono
Aksi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepma) di depan Kantor Kemenkumham mendesak supaya Kakanwil Kemenkumham DKI, Liberty Sitinjak dicopot lantaran tidak dapat membenahi tata kelola Rutan dan Lapas yang ada di wilayah DKI. (ist)

SOLO, AYOJAKARTA.COM – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly mendapatkan desakan dari berbagai pihak untuk segera mencopot Liberty Sitinjak dari jabatannya sebagai Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Suara lantang disampaikan Koordinator Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepma), Albar serta Pemerhati Kebijakan Publik, Dr Drs Trubus Rahardiansyah SH MS.

Desakan itu dilakukan secara nyata melalui aksi di lapangan. Gepma menggelar aksi di depan Kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021).

Menurut Albar, mereka datang di Kantor Kemenkumham tersebut untuk menuntut serta mendesak agar Yasonna Laoly sesegera mungkin mencopot Liberty Sitinjak.

Albar menjelaskan alasan Liberty Sitinjak dicopot dikarenakan tidak dapat membenahi tata kelola rutan dan lapas yang berada di wilayah Jakarta.

AYO BACA : Soal RS Jadi Pabrik Ekstasi, Sipir Rutan Salemba Diperiksa Polisi

“Sejak Februari 2020 berbagai masaah muncul. Ada tujuh poin yang kami nilai Kakanwil Kemenkumham DKI gagal saat menjalankan tugas,” tegas Albar saat ditemui di Solo, Kamis (21/1/2021).

Dia menjelaskan beberapa masalah, di antaranya adanya praktik peredaran narkoba di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba.

Albar menambahkan, beberapa kasus yang terjadi yakni peredaran 8 kilogram sabu-sabu di Rutan Salemba, maraknya bisnis narkotika yang dikendalikan di Rutan Cipinang, penyewaan AC di Rutan Cipinang, dan lemahnya kontrol pengawasan terhadap narapidana.

“Salah satunya pemberian izin narapida narkoba dengan hukuman lebih dari 15 tahun berobat keluar rutan dan menyewa kamar VVIP di rumah sakit selama lebih dari dua bulan, serta membuat pabrik ekstasi di kamar tersebut,” paparnya.

Ketidakberesan Tata Kelola

AYO BACA : Pengedar Narkoba di Lapas Cipinang Ditembak Mati

Kejadian itu, lanjut Albar, menunjukkan ketidakberesan tata kelola di dalam lembaga pemasyarakatan di DKI.

“Pencopotan tidak hanya pada kepala rutan atau kepala lapas saja, tetapi Kakanwil Kemenkumham DKI juga harus bertanggung jawab," urai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Albar dan kawan-kawan tidak akan diam hingga Menkumham memenuhi tuntutannya untuk mencopot Liberty Sitinjak.

"Jumat (22/1) besok, kami akan aksi lagi dengan tuntutan yang sama. Semoga apa yang kami lakukan ini didengar oleh Menkumham, Yasona Laoly dan segera melakukan tindakan tegas," tuturnya.

Sementara itu, Trubus Rahardiansyah menjelaskan, akar permasalahan dalam tata kelola manajemen rutan dan lapas sudah mendarah daging.

Kejadian praktik-praktik peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba, adanya bilik penjara di Rutan Cipinang untuk transaksi jual beli sabu-sabu atau yang akrab disebut apotek narkoba, hingga peredaran narkoba yang dikendalikan napi penghuni Lapas Cipinang.

“Berbagai kejadian itu mencoreng lembaga pemasyarakatan dan sepertinya tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas. Kejadian-kejadian tersebut secara sistemik, sehingga sangat mendadak harus dilakukan perbaikan sistem,” jelas Dosen FH Universitas Trisaksi Jakarta tersebut.

“Perbaikan sistem seperti apa, ya diganti atau dicopot (Kakanwilkumham DKI Jakarta). Ini kan bagian dari reformasi juga,” pungkasnya.

AYO BACA : 3 Kurir Narkoba Jaringan Lapas Diamankan BNNP DKI

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar