Yamaha

Buntut Siswi Nonmuslim Dipaksa Berjilbab, Kemendikbud Buka Layanan Pengaduan Khusus Intoleransi

  Senin, 25 Januari 2021   Husnul Khatimah
Ilustrasi siswi dipaksa berjilbab (Pixabay)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran dan membuka hotline khusus pengaduan terkait intoleransi. Hal ini menyusul peristiwa siswi dipaksa menggenakan jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang beberapa waktu.

Mendikbud, Nadiem Makarim mengatakan, hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang menurut Nadiem tidak sesuai dengan sejumlah peraturan yang berlaku.

Ia menyebutkan, Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

AYO BACA : Siswi Nonmuslim Dipaksa Berjibab, Menteri Nadiem Minta Pelanggar Disanksi Tegas

Pada Pasal 4 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kulural dan kemajemukan bangsa.

Selain itu, pada Pasal 3 Ayat 4 Permendikbud 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah juga dikatakan hal serupa. Permendikbud tersebut mengatakan, pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem.

AYO BACA : Siswi Nonmuslim Dipaksa Berjilbab, Kemendikbud Isyaratkan Sanksi Tegas

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar