Yamaha

Bantuan Korban PHK Akan Diberikan Selama 6 Bulan, Cek Syaratnya!

  Kamis, 08 April 2021   Firda Puri Agustine
Ilustrasi korban PHK / Pixabay
TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok peraturan tentang bantuan untuk masyarakat lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Melalui beleid itu, nantinya para korban PHK bisa mendapatkan bantuan selama 6 bulan.

Bantuan untuk korban PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mengikuti program JKP akan diberikan selama 6 bulan dengan besaran: 3 bulan pertama mendapatkan bantuan 45 persen dari upah dan 3 bulan selanjutnya mendapatkan bantuan 25% dari upah

Berikut ini persyaratan peserta bantuan korban PHK lewat program JKP sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2021 adalah:

1. Peserta JKP adalah warga negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 2013:

a. Usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM:

b. Usaha kecil dan mikro dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT dan JKM.

2. Belum berusia 54 tahun

3. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dalam kapastias PWKT dan PKWTT

Rencana penyaluran bantuan untuk para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lewat program JKP disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR hari ini, Rabu 7 April 2021.

Selain bantuan uang tunai tersebut, para korban PHK yang menjadi peserta JKP bisa mendapatkan manfaat lain yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

“Peserta juga berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan,” ungkap Menteri Ida.

Sebelumnya, Pemerintah pada 2 Februari 2021 telah mengesaahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Namun, untuk bisa merasakan manfaat dari program tersebut, para korban PHK harus menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang masih digodok.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar