Yamaha

Nasib Proyek Pembangunan Fly Over Kebon Pedes Bogor di Tangan Pemerintah Pusat

  Kamis, 08 April 2021   Yogi Faisal
Kondisi arus lalu lintas di pintu perlintasan kereta api Kebon Pedes, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor.

TANAHSAREAL, AYOBOGOR.COM - Meski Detail Engineering Design (DED) proyek pembangunan perlintasan kereta api Kebon Pedes, Kecamatan Tanahsareal, sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, nampaknya pembangunan tersebut masih belum bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, secara umum kami masih menunggu menunggu persetujuan dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP). "DED pembangunannya sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, saat ini kami masih menunggu hasil dan keputusannya dari pusat," katanya, Kamis (8/4).

Menurutnya, belum adanya kejelasan soal pembangunan perlintasan kereta api Kebon Pedes tersebut, lantaran sejumlah faktor. Seperti pandemi Covid-19, refocusing atau pengalihan anggaran, hingga pengalihan program prioritas.

"Jadi artinya sampai saat ini, usulan pembangunan underpass atau fly over Kebon Pedes itu sudah ada di pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, mengatakan, selain pengajuan pembangunan fly over Kebon Pedes, Pemkot Bogor juga mengajukan sejumlah program lainnya, agar dibantu oleh pemerintah pusat.

Pembangunan yang diajukan ke kantor staf presiden diantaranya adalah penataan sekitar Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan underpass K.S Tubun, penataan GOR Padjajaran, pembangunan/rekonstruksi jembatan Otista dan pembangunan dan pembebasan lahan underpass jalan Kebon Pedes.

Lalu, pembangunan fly over M.A Salmun, pembangunan fly over Jembatan Merah, pembebasan lahan dan pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), pembangunan underpass Baranangsiang dan pembangunan trem.

Meski begitu, Rudi mengaku belum tau kapan akan mendapatkan jawaban atas pengajuan proyek pembangunan tersebut. Ia berharap ada beberapa proyek yang bisa segera dikerjakan dalam waktu dekat ini.

"Intinya pemda mengajukan ke pemerintah pusat terkait dengan surat terdahulu pada 2019. Sekarang di pusat dikoordinatori oleh Menko Maritim. Jadi kita berharap ada beberapa program yang bisa jadi prioritas. Atau minimal bisa kami kerjakan dalam waktu dekat ini," tutupnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar