Yamaha

Wagub DKI: Sanksi Pidana dalam Revisi Perda Covid-19 Bukan untuk Menghukum Masyarakat

  Rabu, 21 Juli 2021   Aini Tartinia
Wagub DKI: Sanksi Pidana dalam Revisi Perda Covid-19 Bukan untuk Menghukum Masyarakat

GAMBIR, AYOJAKARTA - Meskipun sudah ada sanksi administrasi dan kerja sosial, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum jera dan bahkan kembali melanggar aturan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di ibu kota.

Atas dasar hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan perubahan Perda Covid-19 Nomor 2 Tahun 2020 untuk direvisi dengan ditambahkan sanksi pidana.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam rapat paripurna menyampaikan, revisi Perda merupakan salah satu ikhtiar dalam penanggulangan Covid-19 melalui jalur penyusunan regulasi.

"Tujuan pemidanaan dipahami tidak untuk menghukum masyarakat, melainkan tercapainya tujuan bersama dari masyarakat itu sendiri," kata pria yang kerap disapa Ariza ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 21 Juli 2021.

Ariza berharap, aturan ini dapat berjalan efektif sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terjamin seperti saat sebelum pandemi Covid-19.

Apabila usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 disetujui Dewan menjadi Peraturan Daerah, Ariza berharap penegakkan pelanggaran protokol Covid-19 tidak menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda.

Politikus Partai Gerindra ini meminta penegakkan Perda dapat dilakukan secara humanis agar tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik.

"Penegakkan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas," tandas Ariza.

Dalam revisi Perda tersebut, ada penambahan pada pasal 28A Bab IXA terkait pengaturan penyidikan, di mana polisi dan aparatur sipil negara (ASN) seperti Satpol PP memiliki kewenangan dalam memberi sanksi administratif, ketentuan pidana hingga pencabutan izin usaha pada pelanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya, penyidik ASN berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan bukti, memeriksa tanda pengenal orang yang diduga melakukan pelanggaran aturan, mengambil sidik jari, memotret serta memberikan hasil penyidikan kepada polisi dan pengadilan negeri untuk ditetapkan hukuman pidana.

Kemudian, ada juga penambahan dua pasal terkait penjatuhan sanksi dan pidana yakni di pasal 32A dan 32B, di mana dijelaskan apabila ada pelanggar yang mengulangi perbuatan tidak memakai masker setelah diberi sanksi kerja sosial dan administratif, maka akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.

Untuk pelaku usaha yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol kesehatan dan telah mendapat hukuman pencabutan izin, maka akan dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau dengan maksimal Rp50 juta.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar