SEMARANG, AYOJAKARTA.COM – Organisasi suporter pendukung PSIS Semarang, Panser Biru membuat gerakan tanda pagar (tagar) #2021BaliJatidiri. Gerakan ini sebagai wujud keresahan suporter untuk menuntut manajemen PSIS dan mendesak Pemprov Jateng segera menyelesaikan pembangunan Sadion Jatidiri.
Aksi tagar ini tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya. Banner-banner bertuliskan #2021BaliJatidiri, Wayahe Bali Jatidiri, Ojo Mblenjani Janji Pokoke 2021 BaliJatidiri, Mosok Ibu Kota Jateng Stadione Nunut, dan ragam tulisan yang menggelitik serta menyentil lainnya.
Menanggapi gerakan itu, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menghargai suara suporter atas keresahannya kepada tim kesayangan, PSIS Semarang di kompetisi 2021.
“Ya soal tagar ini memang sedang ramai. Bahkan saya posting status di Instagram, komentarnya dari atas sampai bawah Bali Jatidiri. Sampai mau ngomong apa bingung. Itu memang aspirasi dari kawan-kawan semua,”tutur Yoyok Sukawi saat berbincang dengan Ayojakarta, Selasa (15/12/2020), petang.
Yoyok menjelaskan, suporter PSIS Semarang, baik Panser Biru maupun Snex sangat mengerti, bahwa pembangunan Stadion Jatidiri dihentikan sementara karena anggaran pembangunan dialihkan untuk dana Covid-19 pada masa pandemi.
AYO BACA : Uji Kemampuan, Timnas Pelajar U-16 Jalani Trofeo Lawan Safin Pati dan R2 Solo
“Mereka sejauh ini sudah sangat sabar dengan datang mendukung PSIS ke Magelang. Lalu pembangunan Jatidiri saat ini dihentikan karena Covid-19, teman-teman suporter juga mengerti,” jelasnya.
“Mereka sabar, menunggu dulu. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata DKI Jakarta terbalik. DKI itu gak punya duit, bantuan Covid-19 dipakai bangun stadion. Nah ini anak-anak bertanya-tanya DKI kok bisa? Berarti intinya Jawa Tengah ora gelem. bukan ora iso,” sambung Yoyok.
Dikutip dari Republika, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kucuran dara Rp3,26 triliun yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, dana dari program PEN tersebut untuk membantu proyek infrastruktur di Jakarta, salah satunya kelanjutan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang merupakan home base Persija Jakarta.
Anies berpendapat, dengan dana PEN tersebut bisa menyerap tenaga kerja dalam program-program penting di Jakarta, mulai dari penanggulangan banjir, pengelolaan limbah, sampah, proyek TIM, hingga pembangunan stadion.
AYO BACA : Timnas U-16: Mulai TC di Yogyakarta, Bima Sakti Pertajam Permainan Tim
Dari gambaran pembangunan JIS DKI Jakarta, menurut Yoyok, suporter pun berpendapat hal yang sama, yakni Pemprov DKI bisa menyisihkan anggaran dari dana PEN untuk melanjutkan JIS dengan alasan penyerapan tenaga kerja dan memulihkan kembali perekonomian.
“Kok bisa?, soalnya DKI mau untuk bangun stadion. Makanya mereka (suporter) sekarang nuntut lagi ke kita, ke manajemen, ke Pak Hendi (Wali Kota Semarang), Pak Ganjar (Gubernur Jateng). Saya tidak bisa jawab. Kalau Pak Hendi kan kewenangan soal Stadion Citarum, lah kalau Stadion Jatidiri kewenangan di Pemprov,” tegas pria yang juga anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Dibuka Investor
Terkait persoalan itu, Yoyok memiliki dua solusi. Pertama, jika dianggarkan melalui APBD memang dirasa cukup berat, karena melihat keuangan Provinsi Jateng, Jatidiri bisa dilanjutkan pada 2021.
“Baru dilanjutkan di anggaran 2021. Berarti mulai September 2021. Kalau Pemprov dianggarkan September, lelangnya kan April, Mei Juni. Itu kalau ada uangnya baru dilelangkan dan dianggarkan September sampai Desember. Berarti selesai 2022. Kalau ada uangnya,”ungkapnya.
Lalu kedua, pria yang juga menjabat Exco PSSI tersebut menjelaskan, kenapa Pemprov Jateng tidak lebih ikhlas dan legawa. Jika memang tidak punya anggaran, lanjut Yoyok, alangkah baiknya bisa dibuka ke investor.
“Misal contoh, saya hapal Jatidiri itu kurang Rp150 miliar. Itu dibuka ke investor, tawarkan mau tidak kelola jangka panjang?, kan Pemprov malah tidak keluar duit. Termasuk biaya perawatan Pemprov tidak perlu keluar duit. Sebenarnya Pemprov itu harus tegas. Kalau APBD tidak mampu maka dibuka ke investor,” ucapnya.
“Kalau investor dibuka, saya yakin investor lokal banyak. Itu kalau Pemprov mau, dari pada mangkrak. Tapi kalau bisa pakai APBD atau APBN ya bagus,” pungkasnya.
AYO BACA : PSSI Hormati Keputusan AFF Soal Penundaan Piala AFF 2020