JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, tampaknya tidak mau dikait-kaitkan dengan program normalisasi sungai yang disebut jadi kunci persoalan banjir di ibu kota.
Anies menegaskan bahwa program normalisasi sungai untuk mencegah banjir merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Itu dengan Pak Menteri. Programnya, program Pak Menteri," ujar Anies saat dipanggil Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Anies menyatakan, Pemprov Jakarta bertanggung jawab pada koordinasi atau dialog dengan masyarakat terkait pembebasan lahan. Sementara urusan penggantian nilai lahan atau properti merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
"Jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kami ini fasilitator. Pembelian tanah oleh PUPR," kata dia.
Anies tak menjawab kapan program normalisasi akan kembali berjalan. Anies menuturkan, normalisasi sungai adalah program jangka panjang.
Ia mengaku sudah membahas masalah normalisasi sungai dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Disepakati, program itu bakal dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.