AYOJAKARTA.COM – Kematian Juliana Marins, WNA asal Brazil saat mendaki Gunung Rinjani, NTB masih menyimpan setumpuk persoalan.
Proses evakuasi Juliana Marins setelah diketahui terjatuh di rute Gunung Rinjani yang memiliki julukan sebagai Jalur Neraka, sempat menjadi berita paling trending di dunia.
Tanpa mengetahui kondisi sesungguhnya di Gunung Rinjani, warganet dari sejumlah negara menyayangkan proses penyelamatan terhadap Juliana Marins yang dinilai sangat lambat.
Baca Juga: Info PIP 2025: Cair Bertahap, Bulan Juli 2025 Masuk Termin 2, Cek Nominal yang Didapat Sisw
Meski sempat mendapat perspektif dari sejumlah pendaki dari berbagai negara tentang kondisi dan kecuraman Gunung Rinjani, hal tersebut justru cenderung diabaikan.
Guna melakukan upaya penyelamatan terhadap Juliana, pemerintah Indonesia telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai kalangan.
Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan RS Bali Mandara, penyebab kematian Juliana diketahui akibat cedera benturan keras, patah tulang, dan pendarahan internal.
Usai mendatangkan perseteruan di kalangan netizen dari berbagai penjuru negara, keluarga Juliana Marins bersikeras menuntut pemerintah Indonesia ke Mahkamah Internasional.
Baca Juga: Bikin Tidak Sehat, Konsumsi Teh Bisa Jadi Berbahaya Loh! Nomor 6 Paling Sering Dilakukan, Apa?
Terkait dengan adanya rencana gugatan yang dilakukan oleh keluarga mendiang Juliana, Hikmahanto Juwana selaku Pakar Hukum Hubungan Internasional memberi pandangan.
Juwana menyebut, pemerintah Indonesia perlu memperlihatkan bentuk komunikasi yang dapat membuka wawasan tentang Gunung Rinjani.
Anggapan yang menyebut pemerintah Indonesia lambat, menurut Juwana karena tidak didasari dengan pengetahuan cukup tentang kondisi sesungguhnya di Gunung Rinjani.
Untuk dapat menemukan objektivitas tentang kondisi sesungguhnya di lokasi, pemerintah Indonesia menurut Juwana perlu membuka kemungkinan tersebut.
Sehubungan dengan rencana tuntutan hukum yang diajukan oleh keluarga Juliana Marins, Juwana menilai pembahasan dialogis perlu terlebih dahulu dilakukan.
Baca Juga: Cara Mencairkan Dana KJP Plus Mei, Pelajar SMK Dapat Dana Bantuan Paling Besar
Melalui dialog tersebut, Juwana menyebut langkah-langkah taktis terkait berbagai upaya investigasi dapat dilakukan.
Berkenaan dengan wacana tuntutan dari pemerintah Brazil terhadap Indonesia, Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Kumham Migrasi dan Pemasyarakatan memberi tanggapan.
Yusril menilai hubungan bilateral Indonesia dengan Brazil selama ini tidak pernah ada kendala, sehingga keterlibatan Internasional perlu terlebih dahulu dibentuk tim investigasi.
Selain melibatkan otoritas hukum Indonesia, proses penyelidikan juga membutuhkan peran dari otoritas hukum pemerintah Brazil.
Proses peradilan di tingkat internasional, menurut Yusril akan menjadi membingungkan jika tidak dilengkapi dengan data-data resmi.
Meski terbuka untuk langkah-langkah diplomasi, Menko mengaku hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kedutaan Brazil di Indonesia.
“Kita dapat membentuk Joint Investigation atas kasus ini, sehingga pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan otoritas Brazil yang menangani,” jelas Menko dikutip Ayojakarta dari Metro TV. ***