AYOJAKARTA.COM - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh terkait kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang ransomware.
Effendi menyoroti kelemahan koordinasi dan kepemimpinan dalam menangani insiden ini dan menyerukan agar di era Prabowo nanti, pemilihan kabinet dilakukan secara transparan dan ketat.
"Ini kan ada sesuatu yang harus diaudit, harus dilakukan audit forensik karena ini serius sekali. Jadi kita memang bukan hanya soal data, tapi soal koordinasi kepemimpinan yang juga luar biasa lemah," ujar Effendi.
Effendi menekankan bahwa di masa pemerintahan Prabowo yang akan datang, tidak boleh ada kompromi dalam pemilihan kabinet.
"Di era Prabowo nanti ini enggak boleh ada kompromi. Jadi kita berharap memilih kabinetnya juga kalau fit and proper tes semua lewat publik lah, jangan karena suka gayanya. Separuh dari Menteri Pak Jokowi kan parah semua," katanya.
Baca Juga: Bukan Dirjen Aptika, Effendi Simbolon Minta Menkominfo yang Seharusnya Mundur
Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan pejabat yang memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan baik.
"Kita harus fit and proper kan paling tidak dia mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian hanya gaya relawan begitu. Ini kan lucu, kayak kabinet tapi kayak warung semua," tambah Effendi.
Menurut Effendi, masalah PDN ini sangat serius karena tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga keamanan negara.
"Masa hanya setara dengan Dirjen yang notabene adalah birokrat? Harus pengguna anggaran dan penanggung jawab, on behalf dari government dari administrasi Jokowi, kan menteri. Untuk memberikan juga kepada publik bahwa saya ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan itu," tegasnya.
Baca Juga: 5 Ide Usaha yang Bisa Bikin Auto Cuan untuk para Introvert yang Malas Berteman atau Networking
Effendi juga menyayangkan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo.
Menurutnya Semuel adalah orang baik
"Jadi evaluasinya harusnya ke pemegang pertanggungjawabannya, ya harus menterinya yang mundur. Kalau tidak mundur, ya dipecat. Presiden Jokowi juga harus memberi kepastian," tegas Effendi.
Effendi memperingatkan bahwa jika masyarakat melakukan class action ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, akan menjadi masalah besar.
Effendi menutup pernyataannya dengan menyerukan tanggung jawab penuh dari para pemimpin terkait insiden kebocoran data PDN ini.
Dia memuji langkah dirjen yang ingin memulai dengan satria dan mundur.
Namun menurutnya yang lebih tepat adalah menkominfo Budi Arie juga harus bersikap ksatria dan mundur.