AYOJAKARTA.COM – Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan bahwa PDIP terlibat dalam peredaran judi online (judol).
Laporan yang didaftarkan pada 27 Mei 2025 ini didasarkan pada pernyataan Budi Arie Setiadi yang menuding partai berlambang kepala banteng tersebut sebagai otak di balik kasus judi online, yang dianggap oleh para kader PDIP sebagai fitnah yang menyakitkan dan merugikan nama baik partai.
“Kader PDIP merasa tersakiti ata pernyataan Budi Arie yang menuduh dengan kejinya bahwa partainya telah terlibat dalam kasus Judol,” ungkap Wiradarma Kuasa Hukum dari PDIP yang dikutip dari YouTube tvOneNews pada Selasa 27 Mei 2025.
Dalam laporan tersebut, para kader juga menyerahkan bukti berupa rekaman suara dan tangkapan layar pemberitaan yang beredar di media sosial.
Kronologi Budi Arie dilaporkan PDIP
Kasus ini berawal dari perseteruan antara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan kader PDIP, Eks Kominfo menuding PDIP terlibat dalam kasus judi online (judol).
Pihak PDIP tidak terima, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI pada 26 Mei 2025, anggota Fraksi PDIP, Sadarestuwati, secara tegas meminta Budi Arie untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada partai.
Baca Juga: Cara Mengetahui Peluang Lolos SPMB Jakarta 2025, Begini Hitung Persentil Hasil Rapor SD,SMP,SMA/SMK
Anggota DPR dari fraksi PDIP tersebut mengultimatum Budi Arie agar melakukan hal tersebut dalam waktu 1x24 jam karena pernyataan itu dianggap tidak benar dan sangat merugikan nama baik PDIP.
Di sisi lain, Budi Arie Telah membantah tuduhan terlibat kasus korupsi Judol dan mengaku dirinya sedang di-framing oleh sejumlah pihak, termasuk PDIP dan Menkopolhukam Budi Gunawan.
Namun, kader PDIP yang merasa tersakiti atas tudingan tersebut melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Meskipun laporan ini merupakan inisiatif pribadi para kader, mereka telah mengoordinasikan langkahnya dengan Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan meminta proses hukum berjalan transparan untuk mengungkap kebenaran di balik tudingan tersebut.
Laporan ini juga telah didukung oleh pimpinan DPP PDIP meskipun inisiatif pelaporan berasal dari para kader. ***