AYOJAKARTA.COM - Kesungguhan Polda Jabar dalam mengusut tuntas kasus Vina Cirebon dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan dipertanyakan publik.
Pernyataan Kadiv Humas terkait hak Pegi Setiawan yang mengajukan praperadilan kasus Vina Cirebon dianggap hanyalah omong kosong.
Reza Indragiri turut menyoroti pernyataan Kadiv Humas yang mengatakan bahwa pengajuan sidang praperadilan menjadi hak Pegi Setiawan.
Tetapi kemudian terkesan bahwa Polda Jabar menganggap remeh atau menghambat realisasinya, hal ini jadi menimbulkan masalah.
“Ketika disebut secara eksplisit bahwa ini merupakan hak mereka tapi kemudian terkesan bahwa Polda Jabar menganggap remeh atau menghambat realisasinya hak itu lagi-lagi ada satu pasal dalam kode etik profesi Polri yang berpotensi terlanggar,” ujar Reza Indragiri dari kanal YouTube Nusantara TV pada Selasa, 25 Juni 2024.
Dalam kode etik profesi Polri, terdapat pasal yang berpotensi terlanggar jika hak ini tidak dihormati.
Jika Polda Jabar tidak hadir di sidang praperadilan, ini bisa ditafsirkan sebagai tindakan yang menghambat proses hukum.
Baca Juga: Awas Jangan Sampai Salah Belajar! Ini Perbedaan Materi CPNS 2024 dan PPPK 2024
Reza menekankan bahwa seharusnya ada satu minggu yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menyiapkan praperadilan.
Ketika waktu terpangkas tanpa penjelasan, hal ini memaksa pihak Pegi Setiawan, tim kuasa hukum, dan hakim untuk bekerja dalam tekanan.
Ini berisiko bagi terealisasinya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Polda Jabar perlu menunjukkan konsistensi dalam menghayati dan melaksanakan kode etik profesi Polri.
Masalah yang dihadapi Polda Jabar semakin menumpuk, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta komunikasi ke publik yang menurut Reza tidak kunjung membaik.
“Komunikasi ke publik yang tidak kunjung membaik ini beresiko semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,”
Polri perlu memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Reza juga menyoroti bahwa perhatian masyarakat terhadap Polri, terutama Polda Jabar, sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, perhatian ini tidak selalu beriringan dengan kepercayaan. Ia khawatir bahwa semakin tinggi perhatian masyarakat, semakin rendah kepercayaan mereka terhadap Polri.
Ini adalah fenomena yang perlu diperhatikan oleh institusi kepolisian.
Menurut Reza, netizen dan masyarakat tidak bisa disalahkan atas sikap sinis mereka terhadap Polda Jabar.
Kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik oleh Polri.
Para purnawirawan dan petinggi Polri yang memiliki perspektif berbeda juga perlu diperhatikan agar institusi Tribrata tetap mendapatkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, Reza menegaskan bahwa kepercayaan yang rendah adalah buah pahit yang harus ditelan oleh Polda Jabar akibat tindakan dan komunikasi yang kurang baik.
Untuk itu, penting bagi Polri, khususnya Polda Jabar, untuk memperbaiki cara kerja dan komunikasi mereka demi menjaga integritas dan kepercayaan dari masyarakat.