AYOJAKARTA.COM - Sidang praperadilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ditunda sebab Polda Jawa Barat (Jabar) tidak hadir.
Ketidakhadiran Polda Jabar di saat penting seperti ini menciptakan persepsi bahwa proses hukum tidak lagi cepat, murah, atau sederhana.
Hal ini memperkuat pandangan bahwa Polda Jabar tidak serius dalam menangani kasus Vina Cirebon.
Ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan disebut sebagai sebuah kesengajaan oleh Reza Indragiri.
Ia menolak kemungkinan bahwa ketidakhadiran ini terjadi karena kelalaian atau informasi yang tidak tersampaikan.
Reza Indragiri mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran Polda Jabar dalam praperadilan Pegi Setiawan bukan merupakan keputusan individual.
“Saya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran ini bukan merupakan keputusan individual,,” ujar Reza Indragiri dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube Nusantara TV pada Selasa, 25 Juni 2024.
Baca Juga: 5 Pekerjaan Sampingan yang Bisa Dikerjakan dari Mana Saja dan Menghasilkan Pendapatan Lumayan
Menurutnya, ketidakhadiran Polda Jabar adalah hasil dari sebuah keputusan yang sistemik, dihasilkan melalui alur prosedural yang hierarkis dari atas hingga ke bawah.
Hal ini menyebabkan Polda Jabar tidak hadir dalam sidang praperadilan tersebut.
“Ada sebuah keputusan yang dihasilkan lewat sebuah alur yang sistemik alur yang prosedural hierarki yang dari atas hingga ke bawah yang membuat kemudian Polda Jabar hari ini tidak datang,” jelasnya.
Reza menambahkan, ketika Kapolri beberapa hari lalu mendorong Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini secara transparan.
Bahkan Presiden Jokowi juga memberikan perintah agar kasus ini diselesaikan dengan keterbukaan.
Maka ketidakhadiran Polda Jabar pada sidang hari ini pun seharusnya memiliki penjelasan yang jelas.
Ketidakhadiran ini tidak boleh dianggap remeh dan harus diberikan penjelasan yang transparan kepada publik.
Hal ini bisa memperburuk citra kepolisian di mata publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.