AYOJAKARTA.COM -- Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus penganiayaan anak pejabat pajak dan mobil mewah Rubicon.
Kasus itu mencuat setelah pelaku penganiayaan tersebut mengaku bahwa dirinya adalah anak daripada Rafael Alun selaku pejabat di Ditjen Pajak RI.
Adapun pelaku kekerasan tersebut bernama Mario Dandy, Mario kerap dikenal di media sosial sebagai seseorang yang kerap memamerkan hartanya salah satunya kendaraan mewah yang kerap kali ia tunggangi yakno Mobil Rubicon dan Motor Harley Davidson.
Menariknya, polisi menemukan fakta bahwa pemilik mobil Rubicon tersebut adalah Ahmad Saefudin yang berprofesi sebagai office boy alias OB..
Sementara itu, tetangganya Kamso Badrudin selaku Ketua RT 01 mengaku heran jika warganya yang bernama Ahmad mampu membeli mobil mewah tersebut.
Pasalnya Ahmad hanya dikenal sebagai tetangga yang hidupnya serba berkecukupan dan tidak relate apabila dirinya mampu membeli mobil seharga miliaran tersebut.
"Atas nama AS ya, AS itu pindah kurang lebih tahun 2007. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Saya dapat kabar lagi dapat komunikasi setelah masa pandemic covid-19, karena AS masih penerima bansos," ujar ketua RT, Kamso Badrudin, seperti dikutip dalam kanal YouTube, Jumat (3/3/2023).
"Terkait masalah unit Rubicon tersebut kalau menurut saya non-sense banget. Artinya dari segi finansial dia masih kerja sebagai office boy, jadi kayaknya mustahil," ungkapnya.
Terlebih lagi adanya fakta bahwa Ahmad ternyata tercatat sebagai penerima bantuan sosial, hal itu menunjukan ada kejanggalan dengan fakta yang ditemukan oleh kepolisian terkait kepemilikan mobil Rubicon tersebut.
Dugaan sementara, ada seseorang tidak bertanggung jawab yang menggunakan identitas daripada Ahmad Saefudin untuk membeli aset bernilai fantastis guna menghindari tanggungan pajak.
Modus ini diketahui sudah kerap terjadi dan sering kali digunakan oleh para pejabat untuk menyembunyikan asetnya agar lolos dari pajak.
Oleh karena itu KPK dan segenap penegak hukum pun diharapkan untuk tidak tertipu dengan modus-modus yang serupa, sehingga bisa menindak lanjuti perbuatan dari para pejabat nakal untuk menghindari pajak.***(Christy Ayu Saputri)