Bisnis

KPM Peralihan PT Pos Indonesia ke KKS, Ikut Terkena Imbas Penundaan Penyaluran Bansos?

Oleh: Atiek Widyastuti Hadi Minggu 17 Nov 2024, 06:20 WIB
Illustrasi. KPM bansos peralihan PT Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM -- Begini nasib Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan dari PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pasca Kemensos memilih tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos).

Kementerian Sosial (Kemensos) tetap akan menyalurkan bansos, meskipun ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penundaan bansos.

Sejumlah KPM terpantau tetap menerima bansos, di tengah adanya imbauan penundaan penyaluran bansos oleh Kemendagri hingga Pilkada serentak 27 November 2024 nanti.

Baca Juga: Penerima Bantuan KJP Plus Dalam Tahap Evaluasi untuk Program 2025 Mendatang? Begini Kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Terutama bagi KPM yang namanya masuk dalam penerima bansos hasil verifikasi by sistem. Dimana mereka mendapatkan bansos periode salur September - Oktober 2024.

Lalu bagaimana nasib KPM peralihan PT Pos Indonesia ke KKS yang sampai saat ini belum menerima kartunya?

Simak ulasan yang dikutip Ayojakarta.com dari channel YouTube @diarybansos, Minggu 17 November 2024.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan peralihan KPM dari PT Pos Indonesia ke KKS.

Artinya, KPM tersebut yang sebelumnya menerima bansos secara tunai dari PT Pos Indonesia maka akan dialihkan ke bank himbara.

Sampai saat proses peralihan masih berlangsung. Artinya, KPM belum menerima kartu KKS tersebut.

Baca Juga: PPPK Guru Tahap 1 Dibuka, Tenaga Honorer yang Tidak Terpenuhi Masa Kerja Wajib Tahu!

Ditengah himbauan penundaan bansos oleh Kemendagri, ada dua kemungkinan akan akan berdampak bagi KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS tersebut.

Jika kartunya dibagikan sebelum Pilkada serentak, maka mereka sudah bisa melakukan penarikan dana bansos ke ATM terdekat.

Namun, jika kartunya dibagikan setelah Pilkada serentak. Maka, dana bansos juga barus bisa diambil setelah tanggal 27 November 2024.

Kemungkinan besar akan dilakukannya pada Desember 2024. Sebab, jika distribusi kartu KKS dilakukan sebelum Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 itu riskan.

Karena akan ada mengumpulkan masyarakat di satu titik dan itu dapat menimbulkan polemik. Termasuk kerawanan pelanggaran Pilkada, jadi harus dihindari.

Sedangkan untuk KPM PKH BPNT yang dari awal sudah memiliki kartu KKS dan bisa mencairkan bansos dua bulan sekali, untuk periode akhir tahun November - Desember juga belum tentu kapan akan disalurkan.

Sampai saat ini status di SIKS-NG juga masih proses verifikasi cek rekening.

Jika statusnya beralih menjadi SPM, SP2D lalu SI, otomatis bansosnya akan segera disalurkan.**"

Reporter Atiek Widyastuti Hadi
Editor Jinan Vania Barizky